500.000 Buruh di Jabar Di-PHK, Menko PMK Khawatir Dampak Krisis Global Meluas

SUMEDANG, KOMPAS.com - Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi dampak krisis global akibat perang Rusia-Ukraina menjadi masalah krusial yang coba diantisipasi oleh pemerintah saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, permasalahan PHK ini harus segera diantisipasi.

Muhadjir menuturkan, dalam upaya menangani hal ini pula, ia menemui pengusaha dan buruh pabrik tekstil di PT Kahatex, di Jalan Raya Bandung-Garut, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (16/11/2022).

Baca juga: Bupati Solok Tak Terima, Pabrik Aqua Hanya Mau Pekerjakan 66 Orang dari 101 Pekerja yang Di-PHK

"Saya memang tidak membidangi urusan industri dan perekonomian, tapi soal PHK ini akan menjadi permasalahan Menko PMK ink. Untuk itu, saya ke sini ingin mendengarkan aspirasi secara langsung dan sejujur-jujurnya dari pengusaha dan karyawan terkait permasalahan ketenagakerjaan ini," ujar Muhadjir kepada sejumlah wartawan di PT Kahatex, Rabu siang.

Muhadjir menuturkan, bila lamban dalam menangani permasalahan PHK ini, akan berisiko terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.

"Bila tidak diantisipasi ini akan berisiko menambah orang miskin baru. Sebab, sekarang ini, di Jawa Barat sudah ada 400-500.000-an buruh yang di-PHK. Ini bisa mencapai 1,5 juta jiwa yang di-PHK jika tidak ada penanganan serius," tutur Muhadjir.

Muhadjir menyebutkan, sektor ekspor industri tekstil saat ini sudah mulai mengalami penurunan cukup drastis imbas dari krisis global yang disebabkan adanya perang.

Baca juga: Ratusan Karyawan Hotel Ibis dan Malioboro Mall Di-PHK, Manajemen Baru Angkat Bicara

"Ini membuat kami khawatir, di mana ekspor industri tekstil mulai menurun tajam dan pasar domestik banjir produk impor, yang berakibat pada PHK.

Muhadjir mengatakan, dalam mengendalikan permasalahan PHK ini, Menko PMK akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, dan kementerian lainnya.

"Semua kementerian harus terkoneksi supaya PHK bisa ditekan di tengah ketidakpastian perekonomian akibat krisis global saat ini," kata Muhadjir.