Puncak Kemarau Kering Diprediksi Agustus, BMKG Imbau Warga Jabar Hemat Air

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) mengingatkan puncak potensi musim kemarau kering diprediksi bakal terjadi pada bulan Agustus hingga September 2023 ini.

Sejumlah wilayah di Jawa barat diprediksi akan mengalami kekeringan, untuk itu masyarakat diimbau melakukan manajemen air.

Forecaster BMKG Bandung Yan Firdaus menjelaskan dua fenomena El nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif ini umumnya menambah musim kemarau menjadi lebih kering dari biasanya karena mempengaruhi curah hujan dengan kategori di bawah normal.

Baca juga: Antisipasi Dampak El Nino, Mentan: Ketersediaan Beras Nasional Cukup hingga Bulan September

Menurut Yan, pengaruhnya di wilayah Jawa Barat ini memang tidak merata, namun memiliki dampak yang sama secara umum, yakni kekeringan.

"Aktifnya el nino dan IOD, akan menambah musim kemarau yang ada walaupun mungkin memang tak merata. Tak semua punya impact yang sama tapi umumnya terjadi kekeringan kemarau lebih dari umumnya," ucap Yan saat dihubungi, Kamis (3/8/2023).

Dijelaskan, kekeringan ini sifatnya tak sama setiap bulannya. Kondisi di setiap daerah pun bisa berbeda.

"(Potensi kemarau) sebagian kecil di wilayah Tasik, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Kuningan, Subang, Kabupaten Bogor, dan Sukabumi, ada tapi tidak terlalu besar," ujarnya.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk melakukan manajemen air yang baik sebagai salah satu mitigasi apabila terjadi kekeringan di puncak kemarau ini.

"Misal mewajibkan biopori, penampungan hujan manual, dan lainnya. Kebijakan ini kami kembalikan kepada pemangku kebijakan di masing-masing daerah," ucapnya.

Antisipasi kemarau

Sementara itu, Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Hadi Rahmat menjelaskan bahwa fenomena El nino dan IOD positif ini telah diprediksi sejak awal tahun lalu. Beberapa kebijakan sudah dilakukan sebelum memasuki musim kemarau kering ini.

"Utamanya dari kekeringan itu adalah ketersediaan air, jadi kami kumpulkan BPBD daerah kota kabupaten agar menyiapkan beberapa langkah antisipasi bencana kekeringan, yakni ketersediaan air," ucap Hadi dihubungi terpisah.

Kordinasi pun dilakukan dengan sejumlah instansi terkait seperti Perusahan Daerah Air Minum (PDAM), Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) untuk menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi musim kemarau ini, seperti dibangunnya saluran air.

Baca juga: Masuki Puncak Kemarau, BPBD Gunungkidul Kaji Status Darurat Kekeringan

"Untuk provinsi sendiri sudah menerbitkan SK darurat kekeringan di terbitkan SK Gubernur pada 10 Juli, dalam rangka siap siaga di kab/kota Jabar untuk menghadapi potensi bencana dan biasanya di tindak lanjuti kabupaten kota untuk menerbitkan siaga di wilayahnya masing," katanya.

Hadi mengimbau masyarakat untuk menabung air sebagai bentuk mitigasi apabila terjadi kekeringan di wilayahnya.

Sejauh ini, pemerintah telah berupaya memitigasi hal itu seperti dibangunnya bendungan Jatigede yang mendukung suplai air yang menjadi sumber pertanian daerah sekitar, beberapa kolam retensi dan upaya lainnya.

"Di tingkat masyarakat tabungan air seperti biopori," ucapnya.