2 Kelompok Masyarakat di Cililin KBB Tolak Kedatangan Anies-Imin

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Dua kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB) dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (HIMANCI) menolak rencana kedatangan pasangan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar.

Pasangan bacapres dan bacawapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan dijadwalkan akan datang ke Lapang Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023).

Kedatangan Anies Baswedan pada safari politiknya dengan menggelar acara gebyar-gebyaran ini dicurigai membawa isu identitas agama yang dikhawatirkan membawa dampak konflik horizontal di masyarakat Bandung Barat khususnya wilayah Cililin.

Baca juga: Jika Jadi Presiden, Anies Akan Naikkan Anggaran Riset

"Kami meminta secara tegas kepada Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif agar tidak membiarkan kegiatan eksploitasi masyarakat Cililin melalui safari politik yang memanfaatkan isu keagamaan dalam kampanye,” ucap koordinator lapangan aksi KSCB Nanah Suhaya, Kamis (5/10/2023).

Rencananya tuntutan itu akan disampaikan langsung kepada Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif pada aksi unjuk rasa yang bakal digelar sehari sebelum kedatangan Anies atau pada Sabtu (7/10/3023).

Aksi unjuk rasa ini sengaja dilakukan sebagai bukti bahwa masyarakat di kawasan dengan mayoritas santri ini sadar akan konsekuensi politik identitas, terlebih kegiatan yang sarat dengan kampanye itu dilakukan bukan pada waktu yang semestinya.

“Selain itu, rencana kegiatan safari politik tersebut termasuk pelanggaran aturan tahapan Pemilu yang belum saatnya,” sebut Nanah.

Nanah menjelaskan, ada 5 poin tuntutan yang didesak kepada Pemkab Bandung Barat agar membatalkan kedatangan Bacapres ke Bandung Barat.

"Pertama, kami menyatakan dengan tegas menolak perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan dengan memanfaatkan politik identitas terhadap masyarakat Cililin," ujar Nanah.

Kedua, warga Cililin menuntut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi pihak-pihak yang mengizinkan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin.

Ketiga, warga Cililin memohon kepada pemerintah agar segera hentikan perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin atau sama saja Pemda Kab Bandung Barat mengizinkan kegiatan yang melanggar aturan dan menyimpang dari Pancasila dan sikap Nasionalis Bangsa.

"Tuntutan keempat, apabila tuntutan yang kami sampaikan tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan melaporkan tindak pelanggaran ini kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Bawaslu Provinsi Jabar selaku lembaga pengawas Pemilu," tegasnya.

Poin kelima, masyarakat Cililin menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tentang penolakan bacapres yang digelar nanti tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik manapun.

Baca juga: Hadiri Undangan BRIN, Anies Mengaku Dengarkan Curhat Peneliti

"Sejatinya kami akan terus mengawal pesta demokrasi di Indonesia yang jujur dan adil, serta mendukung kelancaran tahapan Pemilu 2024," sebutnya.

Nanah berharap, pesta demokrasi 2024 bisa berjalan netral tanpa ada intervensi politik identitas yang bisa berdampak benturan horizontal di masyarakat sipil.