Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Kelompok Masyarakat di Cililin KBB Tolak Kedatangan Anies-Imin

Kompas.com, 5 Oktober 2023, 16:44 WIB
Bagus Puji Panuntun,
Gloria Setyvani Putri

Tim Redaksi

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Dua kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB) dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (HIMANCI) menolak rencana kedatangan pasangan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar.

Pasangan bacapres dan bacawapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan dijadwalkan akan datang ke Lapang Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023).

Kedatangan Anies Baswedan pada safari politiknya dengan menggelar acara gebyar-gebyaran ini dicurigai membawa isu identitas agama yang dikhawatirkan membawa dampak konflik horizontal di masyarakat Bandung Barat khususnya wilayah Cililin.

Baca juga: Jika Jadi Presiden, Anies Akan Naikkan Anggaran Riset

"Kami meminta secara tegas kepada Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif agar tidak membiarkan kegiatan eksploitasi masyarakat Cililin melalui safari politik yang memanfaatkan isu keagamaan dalam kampanye,” ucap koordinator lapangan aksi KSCB Nanah Suhaya, Kamis (5/10/2023).

Rencananya tuntutan itu akan disampaikan langsung kepada Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif pada aksi unjuk rasa yang bakal digelar sehari sebelum kedatangan Anies atau pada Sabtu (7/10/3023).

Aksi unjuk rasa ini sengaja dilakukan sebagai bukti bahwa masyarakat di kawasan dengan mayoritas santri ini sadar akan konsekuensi politik identitas, terlebih kegiatan yang sarat dengan kampanye itu dilakukan bukan pada waktu yang semestinya.

“Selain itu, rencana kegiatan safari politik tersebut termasuk pelanggaran aturan tahapan Pemilu yang belum saatnya,” sebut Nanah.

Nanah menjelaskan, ada 5 poin tuntutan yang didesak kepada Pemkab Bandung Barat agar membatalkan kedatangan Bacapres ke Bandung Barat.

"Pertama, kami menyatakan dengan tegas menolak perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan dengan memanfaatkan politik identitas terhadap masyarakat Cililin," ujar Nanah.

Kedua, warga Cililin menuntut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi pihak-pihak yang mengizinkan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin.

Ketiga, warga Cililin memohon kepada pemerintah agar segera hentikan perizinan kegiatan safari politik Bacapres RI Anies Baswedan yang belum masuk dalam tahapan Pemilu dengan memanfaatkan isu keagamaan terhadap masyarakat Cililin atau sama saja Pemda Kab Bandung Barat mengizinkan kegiatan yang melanggar aturan dan menyimpang dari Pancasila dan sikap Nasionalis Bangsa.

"Tuntutan keempat, apabila tuntutan yang kami sampaikan tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan melaporkan tindak pelanggaran ini kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Bawaslu Provinsi Jabar selaku lembaga pengawas Pemilu," tegasnya.

Poin kelima, masyarakat Cililin menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tentang penolakan bacapres yang digelar nanti tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik manapun.

Baca juga: Hadiri Undangan BRIN, Anies Mengaku Dengarkan Curhat Peneliti

"Sejatinya kami akan terus mengawal pesta demokrasi di Indonesia yang jujur dan adil, serta mendukung kelancaran tahapan Pemilu 2024," sebutnya.

Nanah berharap, pesta demokrasi 2024 bisa berjalan netral tanpa ada intervensi politik identitas yang bisa berdampak benturan horizontal di masyarakat sipil.

"Mohon kiranya Bapak Pj Bupati Bandung Barat untuk dapat menerima dan membaca aspirasi kami ini sebagai bentuk komitmen bersama bahwa Pemda Kabupaten Bandung Barat tetap netral dan bekerja sesuai dengan aturan hukum maupun UU kepemiluan yang berlaku,” tandasnya.

NasDem duga ada kepentingan politik

Sekretaris DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Bandung Barat Iwan Setiawan mengatakan, dua kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Swadaya Cililin Bersatu (KSCB) dan Himpunan Masyarakat Nasionalis Cililin (HIMANCI) tidak memiliki dasar argumen yang jelas.

"Kami melihat ini ada upaya sistematis untuk menolak atau menggagalkan adanya kegiatan pa Anis di KBB, kami sangat menyayangkan hal tersebut," ungkap Iwan melalui keterangan resminya, Jumat (6/10/2023).

Pada perencanaannya, bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dijadwalkan akan datang untuk menggelar safari politik dengan mengusung konsep kegiatan “Senam Ria Koalisi Perubahan” di lapangan Warung Awi, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu (8/10/2023).

Baca juga: Tanggapi Kasus Mentan, Anies: Kami Ingin Penegakan Hukum Tanpa Bedakan Latar Belakang

"Menjelang kegiatan tersebut, nampak nya mulai bermunculan dinamika di lapangan, tempat rencana kegiatan sudah di penuhi atribut, baligo dan bendera salah satu partai dan gambar capres," ujar Iwan.

"Padahal kami beberapa hari kebelakang sudah ada pemberitahuan dan sedang mengurus perijinan terkait akan digelarnya acara tersebut," imbuhnya.

Menurut Iwan, kegiatan safari politik bacapres ke lokasi-lokasi pelosok merupakan hal yang lumrah dilakukan.

Selain untuk mengenalkan calon presiden yang diusung, safari politik ini juga diharap bisa menjadi wadah aspirasi mengenai persoalan-persoalan lokal yang lebih spesifik sebagai bahan untuk program kerja.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Baca tentang


Terkini Lainnya
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Bandung
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Bandung
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau