GARUT, KOMPAS.com – Putra sulung Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang berencana maju pada Pilkada Jawa Barat, Ilham Akbar Habibie, menargetkan komunikasi untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa tuntas paling lambat akhir Juli atau awal Agustus 2024.
“Targetnya paling lambat bulan Juli, awal bulan Agustus, masih ada dua minggu,” kata Ilham kepada wartawan usai mengunjungi pabrik penyamakan kulit di kawasan industri kulit Sukaregang, Garut, Jabar, Minggu (21/7/2024).
Baca juga: Setelah ke PKS, Nasdem Bakal Ajak Ilham Habibie Temui Elite Golkar
Ilham mengatakan, saat ini komunikasi politik yang dilakukan fokus menjalin koalisi dengan PKS.
Baca juga: Nasdem Bawa Ilham Habibie ke PKS, Ahmad Syaikhu: Semoga Ada Titik Temu
Hal ini tidak lepas dari raihan kursi PKS di DPRD Jawa Barat sebanyak 19 kursi atau bisa melebihi batas minimal syarat mengusung calon jika nantinya berkoalisi dengan Nasdem yang telah mengusung Ilham.
“Nasdem punya delapan kursi, yang diperlukan 24 kursi, jadi kurang. Saat ini yang difokuskan adalah PKS, mereka punya 19 kursi, jadi lebih dari cukup itu yang kita intensifkan,” katanya.
Ilham mengatakan, dia telah bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di DPP PKS, Kamis pekan lalu.
Untuk itu, kini Ilham sengaja datang ke Garut untuk menemui Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suhandaru guna melanjutkan diskusi.
Ilham berkeinginan bisa menjadi bakal calon gubernur pada Pilkada Jawa Barat. Namun, dia juga akan melihat hasil diskusi dengan PKS.
“Pengennya saya di Jabar satu dan saya yakin bisa. Namun, kita lihat bagaimana hasil diskusi dengan para pihak ini,” katanya.
Terpisah, Ketua DPW PKS Jabar Haru Suhandaru, mengatakan, telah bertemu dengan salah satu calon yang mengajak PKS berkoalisi dalam Pilkada Jabar.
“Siang ini (Minggu) ada yang nyusul ke Garut (membahas koalisi), tapi tidak akan dikasih tahu siapa,” kata Haru.
Haru mengatakan, PKS sudah mengajukan namanya untuk Pilkada Jawa Barat. Namun, partai masih mencari pasangan yang tepat.
Keputusan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jabar akan menjadi kewenangan DPP PKS.
“SK DPP untuk Pilgub Jabar belum keluar, yang diajukan satu nama, saya Ketua DPW, tapi DPP punya untuk menentukan,” katanya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang