Bey Machmudin: Regulasi Jam Sekolah Tidak Efektif untuk Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, meminta Pemerintah Kota Bandung lebih memprioritaskan pembenahan transportasi publik daripada membuat regulasi mengenai jam operasional di sektor pendidikan, perkantoran, dan angkutan barang.

Bey menegaskan, pengaturan jam berangkat sekolah dapat memberatkan siswa, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah.

"Jangan sampai anak, masih gelap sudah berpergian. Riskan juga. Jangan bayangkan sekolah sudah zonasi semua. Masih ada yang jauh rumahnya," ujar Bey saat dihubungi pada Rabu (23/10/2024).

Baca juga: Diduga Tak Transparan, Bey Machmudin Minta Beasiswa JFLS Dievaluasi

Bey mendorong Pj Wali Kota Bandung, Ahmad Koswara, untuk lebih mendalami rencana pengaturan jam operasional tersebut.

Menurutnya, pembenahan transportasi umum akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Dikaji lebih mendalam sebelum diputuskan. Betul-betul diperhatikan bagaimana dengan transportasi umum yang tersedia," kata dia.

Baca juga: Bey Machmudin Targetkan Jabar Bebas Rabies 2029, Sukabumi Nol Kasus

Bey juga menyarankan, jika rencana tersebut tetap dilaksanakan, sebaiknya diterapkan terlebih dahulu di lingkungan Pemkot Bandung selama satu bulan untuk dievaluasi efektivitasnya.

Dia menekankan pentingnya mengetahui kenyamanan pegawai dalam menjalani jam kerja yang lebih awal.

"Kalau mau dipraktikkan, praktik dulu saja di kantor Pak Wali dulu. Coba tanya ke semua pegawai. Nyaman tidak dengan masuk lebih pagi?" ucap Bey.

Lebih lanjut, Bey mengingatkan kepala daerah agar tidak membuat regulasi yang tidak efektif. Dia mencontohkan Pemprov NTT yang gagal menerapkan regulasi serupa. 

"Mending BRT, jangan nyoba-nyoba kayak gini. Nanti kayak di NTT. Jangan buat kebijakan kontraproduktif," ucapnya.

Bey menegaskan bahwa dia tidak menentang kebijakan yang dibuat kepala daerah. Namun ia menekankan pentingnya kajian yang mendalam agar tidak merugikan masyarakat yang masih bergantung pada kendaraan umum.

"Saya tidak anti kebijakan yang ekstrem tapi dikaji betul. Masih banyak bergantung pada kendaraan umum," pungkasnya.