Kerap Banjir, KPU Karawang Antisipasi TPS Rawan Bencana

KARAWANG, KOMPAS.com - Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Karawang, Jawa Barat masuk kategori rawan bencana.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang berkoordinasi melakukan antisipasi soal kerawanan bencana lantaran saat ini sudah memasuki musim penghujan.

Dua TPS rawan bencana itu berada di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Desa itu diketahui sebagai salah satu wilayah yang kerap dilanda banjir.

Baca juga: Pendangkalan Sungai di Madiun Kerap Sebabkan Banjir, Ini Solusi Risma

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan mengaku telah mengantisipasi  wilayah rawan bencana.

“Ada dua TPS yang terletak di daerah rawan bencana. Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan akses menuju TPS tetap aman. Komando pengendalian ada di PPK, yang nantinya melapor ke KPU Karawang dan BPBD jika ada kendala,” kata Teppy di Kantor Pemkab Karawang, Jumat (22/11/2024).

Baca juga: 13 TPS di Kota Bima Rawan Terendam Banjir

Teppy menyebut, pemerintah daerah memegang tanggung jawab penting dalam mendukung kelancaran Pilkada Karawang, mulai dari penyediaan anggaran hingga distribusi logistik.

“Situasi masyarakat saat ini cukup kondusif, dan kami berharap kondisi ini terjaga hingga hari pemilihan,” ujar Teppy.

Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana menyatakan, distribusi logistik pilkada sudah berjalan. Namun, beberapa kecamatan tidak dapat menyimpan logistik di kantor kecamatan karena keterbatasan fasilitas. Kecamatan itu yakni Batujaya, Ciampel, Cilamaya Wetan dan Kulon, Jayakerta, dan Tirtajaya.

"Keenam kecamatan menggunakan gudang sewaan untuk menyimpan logistik. Salah satu alasannya adalah kondisi kantor kecamatan yang kurang memadai, seperti di Ciampel yang sedang dalam proses renovasi,” kata Mari.

Gudang-gudang sewaan tersebut, sambung Mari, juga akan difungsikan sebagai lokasi rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Camat Cibuaya, Agus Somantri mengatakan, distribusi logistik ke tingkat desa telah dimulai dengan pengawasan ketat. Ia memastikan proses distribusi ke desa berjalan lancar.

"Semua pihak, mulai dari PPK hingga KPU Karawang, saling bekerja sama untuk memastikan tidak ada kendala teknis di lapangan,” kata Agus Somantri.