Rawan Pungli dan Kecelakaan, Hindari Jalur Alternatif Puncak Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat tidak merekomendasikan pengendara untuk menggunakan jalur alternatif Puncak Bogor saat mudik atau berwisata selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Hal ini disampaikan Wadirlantas Polda Jawa Barat, AKBP Edwin Affandi, di Pospol Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor, Sabtu (28/12/2024).

"Kami tidak merekomendasikan untuk menggunakan jalur alternatif apabila tujuan mereka tidak ke sekitaran situ (Puncak)," tegas Edwin.

Baca juga: Kepadatan Kendaraan di Puncak Bogor dan Rencana Penggunaan Ganjil Genap Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Edwin menjelaskan, banyak masyarakat atau wisatawan yang baru pertama kali melintasi kawasan Puncak Bogor cenderung mencoba jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di jalur utama.

Namun, mereka seringkali tidak menguasai kondisi medan jalan, yang dapat berpotensi membahayakan keselamatan.

"Rute jalur alternatif tersebut cukup sempit dan menanjak, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. Apabila tidak mengenal jalur alternatif, pengendara kemungkinan juga bakal tersesat," kata Edwin.

Baca juga: Polisi Terapkan Sistem Satu Arah dari Puncak Bogor Menuju Jakarta

Kondisi tersebut, lanjutnya, sering dimanfaatkan oleh para joki penunjuk jalan untuk memungut tarif tak wajar dari wisatawan.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat sebisa mungkin menghindari jalur alternatif Puncak Bogor.

"Karena memang bisa tersesat, atau kontur dari lebar jalan yang sempit juga bisa merugikan pengguna jalan itu sendiri," ujarnya.

Edwin menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir ketika melintas di jalur utama.

Kemacetan di jalur utama sudah dapat diantisipasi dengan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) secara bergantian selama Nataru.

"Kita akan memberikan fasilitas one way di pagi hari untuk kendaraan yang naik, dan sore hari untuk kendaraan yang turun. Kita juga meningkatkan patroli yang dilakukan pihak kepolisian dan TNI untuk mencegah terjadinya pungutan liar ataupun hal-hal yang meresahkan pengguna jalan," pungkasnya.