Editor
KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian dana hibah keagamaan kepada yayasan dan pesantren di wilayahnya. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya berbagai penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut.
"Saya buka ya, ada yang bikin yayasan palsu di Jabar hanya untuk nyerap duit pemerintah provinsi. Ada yayasan dapat Rp 2 miliar, Rp 1 miliar, Rp 5 miliar. Makanya saya setop dulu," ungkap Dedi dalam pertemuan bersama Kepala Kemenag dan Kadisdik se-Jawa Barat, pada unggahan di channel YouTube Lembur Pakuan dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (25/4/2025).
Baca juga: Soal Hapus Dana Hibah Pesantren, Dedi Mulyadi: Kami Benahi Tata Kelola
Menurut Dedi, selama ini dana hibah cenderung diberikan kepada yayasan yang memiliki akses politik kuat, sementara lembaga yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh.
Dia menegaskan bahwa pemberian hibah harus melalui proses yang transparan dan adil.
"Yayasan yang berkembang yang punya akses politik, yang punya akses kepada gubernur, itu-itu saja yang dapat. Sementara yang benar-benar butuh, yang di bawah, tidak kebagian," ujarnya.
Dedi juga menyinggung ada yayasan yang biasa menerima bantuan lalu mendirikan yayasan baru untuk kembali mendapatkan dana hibah. Yayasan baru tersebut tanpa verifikasi yang jelas.
"Bikin yayasan baru," katanya.
Baca juga: Kejaksaan Geledah Kantor Bawaslu Mesuji soal Dugaan Korupsi Dana Hibah
Ke depan, Dedi menyatakan akan beralih ke pendekatan berbasis pembangunan dengan data konkret dari Kementerian Agama. Pemprov siap membangun madrasah yang memang benar-benar dibutuhkan, yang siswanya jelas, dan butuh infrastruktur.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang