Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Pro dan Kontra Penetapannya Jadi Ketua PAN Bandung Barat, Jeje Govinda: Jangan Ada Kubu-kubuan

Kompas.com, 17 Mei 2025, 08:31 WIB
Bagus Puji Panuntun,
Bilal Ramadhan

Tim Redaksi

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menetapkan Jeje Ritchie Ismail sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 015 /V/2025 yang mengamanatkan perombakan struktur kepengurusan.

"Alhamdulillah pada malam ini bisa berkumpul dengan 11 pengurus DPC (Dewan Pimpinan Cabang), untuk (mendengarkan) pembacaan SK penetapan saya yang dipilih langsung oleh saudaraku Pak Zulkifli Hasan," ujar Jeje saat ditemui di Padalarang, Jumat (16/5/2025).

Baca juga: Pendapat Jeje Govinda tentang Kebijakan Dedi Mulyadi yang Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

Penetapan Jeje sebagai Ketua DPD PAN Bandung Barat ini mengundang polemik di internal partai.

Beberapa kader ada yang setuju dan ada pula yang menolak.

Disinggung hal itu, Jeje meminta PAN sebagai partai yang mulai tumbuh harus didukung dengan persatuan tanpa ada kubu-kubu yang memicu perpecahan.

"Tetap solid, jangan ada kubu-kubuan. PAN sekarang sudah mulai besar, bahkan di tingkat pusat sudah ada (kader) beberapa yang jadi menteri," kata dia.

Baca juga: Tanggapi Jeje, Dedi Mulyadi: Bawa Anak ke Kantor Boleh, yang Tak Boleh Bawa Selingkuhan...

Sebagai partai yang menang dalam Pilkada kemarin, Jeje mengajak kepada seluruh kader untuk menyikapi segala isu dengan bijak dan menjadi mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan Visi Misi yang sudah dibangun bersama.

"Harapan saya sederhana, mari kita bersatu, kuatkan barisan, dan fokus pada tujuan bersama. Jangan biarkan perbedaan menjadi hambatan. Justru dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan PAN yang lebih baik dan lebih kuat di Kabupaten Bandung Barat," ucap Jeje.

Baca juga: Jeje Govinda Sebut Berangkat Retreat ke Magelang Naik Helikopter

Dari 16 PAC di Bandung Barat, 5 di antaranya absen di momen penetapan Jeje sebagai ketua baru. Sehingga, hanya 11 PAC yang terlihat mendukung kepengurusan baru.

Ketua MPP PAN Bandung Barat, Dona Ahmad Muharam membenarkan, dari 16 kepengurusan PAC, ada 5 PAC yang tidak bisa hadir.

Namun 5 PAC ini menyatakan sikap mendukung kepengurusan baru.

Alasan 5 PAC yang absen itu, tiga PAC, dalam kondisi demisioner, satu PAC bukan sebagai kader lagi, dan satu PAC telah diberhentikan partai karena melakukan pembangkangan pada saat Pilkada lalu.

"Insya Allah sebelum Musda akan kita isi lagi kepengurusan (baru)," ucap Dona.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau