Pengamat Ingatkan Dedi Mulyadi Terkait Larangan Study Tour, “Bunuh” Pariwisata?

BANDUNG, KOMPAS.com — Kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui surat edaran (SE) menuai kritik dari pengamat.

Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi sektor pariwisata jika diterapkan tanpa evaluasi jangka panjang.

Pengamat kebijakan publik Universitas Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai langkah tersebut bisa menjadi pukulan telak bagi para pelaku usaha yang bergantung pada wisata pelajar.

“Karena di situ kan banyak tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidup dan penghasilannya dari sektor tersebut. Ini tentu Gubernur Jabar perlu mempertimbangkan,” kata Kristian dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (21/7/2025).

Baca juga: Soal Demo Larangan Study Tour, Dedi Mulyadi: Bukti Study Tour Cuma Piknik

Dampak Sudah Terasa

Kristian menyebut, walaupun baru beberapa bulan diterapkan, kebijakan ini sudah memunculkan dampak negatif terhadap ekonomi pariwisata di daerah. Jika terus dipertahankan, bukan tidak mungkin sektor tersebut akan mati.

“Apakah gubernur memang menginginkan kematian sektor kegiatan usaha pariwisata tersebut atau seperti apa?” ujarnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Akan Cabut Larangan Study Tour: Demi Rakyat Banyak

Perlunya Evaluasi Berdasarkan Data

Menurut Kristian, saat ini gubernur memiliki dua opsi, mendengarkan keluhan pelaku usaha dan mempertimbangkan kembali keputusannya, atau tetap mempertahankan kebijakan dengan dasar evaluasi berbasis data.

“Sekarang dia kan bisa mengevaluasi, karena pasti data sudah terlihat, bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha yang berhubungan dengan pariwisata,” ucapnya.

Ia menekankan, kebijakan publik harus dibuat dengan pendekatan berbasis bukti, bukan hanya karena desakan sebagian pihak atau intuisi semata.

“Ini kan sudah eranya evidence based policy, jadi tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan intuisi atau hanya berdasarkan keluhan parsial dari sejumlah orang tua saja yang merasa anaknya memaksakan diri mengikuti kegiatan study tour,” tutur Kristian.

Keadilan Kunci Kebijakan Sosial

Kristian juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan alternatif yang bisa menggairahkan kembali pariwisata ketika study tour tetap dibatasi. Menurut dia, keadilan menjadi kunci dalam setiap kebijakan sosial.

“Itu tanggung jawab dia dong, kalau pelajar nggak boleh bagaimana dengan yang lainnya. Gubernur harus memikirkan itu, jangan ngambil keputusan lalu kemudian banyak yang merasakan dampak buruknya terus dibiarkan ya tidak adil. Keadilan hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan apakah larangan ini benar-benar menyelesaikan persoalan yang ada.

“Jadi pemecahan masalahnya seperti apa itu yang harus dipertanyakan. Sudah tuntas belum masalahnya? Kalau tidak menuntaskan masalah, artinya intervensi yang dilakukan tidak efektif,” pungkas Kristian.

Dedi Mulyadi Tetap Larang Study Tour

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menegaskan, larangan study tour bertujuan melindungi para orangtua dari kewajiban membayar biaya yang dianggap tidak esensial bagi pendidikan anak.

“Komitmen saya tetap untuk menjaga ketenangan para orangtua supaya tidak terbebani biaya yang bukan bagian dari pendidikan,” katanya.

Ia menambahkan, keputusan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas demi menjaga keberlangsungan pendidikan yang lebih terjangkau.

“Saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, memastikan pendidikan berjalan tanpa dibebani biaya-biaya yang tidak mendukung pembentukan karakter anak,” tegas Dedi.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpar: Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Larangan Study Tour Bisa Bikin Mundur Sektor Pariwisata