11.000 Anak Putus Sekolah di Garut, Bupati Turunkan TNI-Polri Cek Lapangan

GARUT, KOMPAS.com – Bupati Kabupaten Garut, Abdusy Syakur Amien, meminta TNI dan Polri memverifikasi laporan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat yang menyebutkan 11.000 anak Garut putus sekolah. 

“Saya sudah minta tolong Kapolsek dan Danramil untuk cek anak-anak umur sekolah yang tidak sekolah, dikejar lah nanti diinventarisir apa penyebabnya. Kita ingin anak-anak itu sekolah,” ujarnya pada Senin (4/8/2025) siang.

Syakur mengakui adanya masalah anak putus sekolah di Garut, namun ia menilai jumlahnya tidak sebanyak yang dilaporkan.

Baca juga: Kisah Agus, Petani Garut Merantau ke Sulbar demi Jualan Bendera, Kini Hadapi Omzet Sepi

Oleh karena itu, ia telah memerintahkan verifikasi dan pengecekan langsung di lapangan dengan melibatkan TNI dan Polri.

“Saya sudah minta Dinas Pendidikan untuk cek data ATS (Anak Tidak Sekolah) dan juga yang Drop Out (DO). Itu datanya ada, tapi tidak sebanyak itu,” tambahnya.

Terkait dugaan masalah ekonomi yang menjadi penyebab anak tidak melanjutkan sekolah atau keluar dari sekolah, Syakur menyatakan, pemerintah akan memberikan bantuan melalui program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Mulai tahun depan kita juga merencanakan ada bantuan untuk anak-anak putus sekolah. Ketika ada anak yang diidentifikasi tidak sekolah karena ekonomi, kita akan kasih bantuan,” jelasnya.

Baca juga: Pendaki Bandung Berusia 64 Tahun Meninggal di Gunung Sagara Garut

Dari penelusuran Kompas.com, sumber di BBPMP Jawa Barat membenarkan adanya 11.000 anak di Garut yang tercatat putus sekolah karena Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

Angka tersebut masih bisa bertambah, mengingat masih ada Anak Tidak Sekolah (ATS) akibat Drop Out (DO) atau yang sama sekali tidak pernah bersekolah.

Tingginya angka ATS di Garut, menurut sumber tersebut, bisa disebabkan oleh kesalahan operator di sekolah maupun di Dinas Pendidikan, yang tidak melakukan pembaruan data anak di sistem saat anak lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Fenomena ini juga terjadi di daerah lain, namun Jawa Barat mencatat angka tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.