Bupati Bandung Barat Tandatangani Tunjangan Baru DPRD, Totalnya Capai Rp 83,5 Juta

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com – Tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat resmi mengalami kenaikan signifikan pada 2025, meski daerah masih menghadapi berbagai persoalan fiskal.

Kenaikan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.223-Setwan/2025 yang ditandatangani langsung oleh Jeje Ritchie Ismail.

Dalam beleid terbaru ini, dua pos utama tunjangan dewan, yakni perumahan dan transportasi, ditetapkan naik dengan nominal yang cukup mencolok.

Tunjangan perumahan yang sebelumnya Rp 43.529.000 per bulan kini menjadi Rp 45.800.000, naik sekitar Rp 2.271.000 per bulan.

Baca juga: Soal Tunjangan Anggota DPRD, Ahmad Luthfi: Saya Jamin Tak Ada Kenaikan

Sementara tunjangan transportasi naik lebih besar, dari Rp 17.400.000 menjadi Rp 23.000.000 per bulan, atau bertambah Rp 5.600.000 setiap bulan.

Adapun tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota dewan tetap berada di angka Rp 14.700.000 per bulan tanpa perubahan.

Jika dihitung secara keseluruhan, anggota DPRD Bandung Barat kini menerima total tunjangan Rp 83.500.000 per bulan, naik Rp 7.871.000 dari sebelumnya Rp 75.629.000.

Kenaikan ini berlaku berbeda bagi pimpinan DPRD. Ketua dewan menerima tunjangan rumah Rp 53.000.000 per bulan, sedangkan wakil ketua Rp 48.700.000.

Baca juga: Berapa Gaji dan Tunjangan Gubernur-Wagub Jabar 2025? Cek Rinciannya

Untuk tunjangan transportasi, ketua DPRD ditetapkan menerima Rp 29.000.000 per bulan, sementara wakil ketua mendapat Rp 26.000.000.

Meski keputusan telah diteken bupati, Sekretariat Dewan menegaskan publik tak perlu berasumsi kenaikan itu otomatis diberlakukan.

“Tunjangan DPRD Bandung Barat baik tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi insentif dan sebagainya itu belum tentu diberlakukan (tahun) sekarang,” kata Sekwan DPRD Bandung Barat, Ricky Riadi, saat ditemui, Rabu (17/9/2025).

Ricky menambahkan, mekanisme pemberlakuan kenaikan tunjangan akan sangat bergantung pada kondisi sosial dan politik di lapangan.

“Jadi penetapan tunjangan itu nantinya akan mempertimbangkan dinamika dan aspirasi masyarakat,” ujar Ricky.