Alasan Dedi Mulyadi Tak Ikut "Menggeruduk" Purbaya soal Pemotongan TKD

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan tidak ikut memprotes kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah atau Transfer ke Daerah (TKD).

Ia menilai, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tidak pantas baginya untuk menentang keputusan yang telah diambil pemerintah pusat.

"Gubernur itu memiliki dua variabel. Yang pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Yang kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat," ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).

Baca juga: Ekonomi Babel Terhimpit: Smelter Belum Jalan, TKD Dipangkas Rp 245 Miliar

Dedi menegaskan, pemotongan dana transfer daerah merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan, bukan dipersoalkan.

"Sedangkan pemotongan dana transfer daerah itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat," katanya.

Ia menjelaskan, pemotongan dana transfer untuk daerah Jawa Barat mencapai Rp2,45 triliun untuk pemerintah provinsi dan sekitar Rp2,7 triliun bagi pemerintah kabupaten dan kota.

Kebijakan ini, menurut Dedi, tentunya berpengaruh terhadap program pembangunan di daerah, mengingat sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Baca juga: TKD Dipangkas, DIY Bakal Sewakan hingga Lelang Aset untuk Tambah Pendapatan

Efisiensi di Tubuh Birokrasi

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Dedi menyatakan akan mengambil langkah efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi.

Sejumlah kegiatan rutin pemerintah daerah akan dikurangi, mulai dari perjalanan dinas hingga belanja listrik dan air.

"Sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali dulu gubernur Rp1,5 miliar diturunkan menjadi Rp750 juta dari diturunkan menjadi Rp100 juta," terangnya.

Dedi juga menambahkan bahwa penggunaan listrik kantor akan dibatasi hingga 75 persen, dengan lampu di bagian dalam gedung dimatikan pada malam hari, sementara bagian luar tetap menyala untuk keamanan.

Ia juga berencana untuk menghapus kebiasaan menjamu tamu dengan makanan dalam kegiatan resmi.

"Kalau ada tamu, ada acara, kita siapkan snack, kita siapkan makan siang. Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih," tuturnya.

Meski dana transfer daerah berkurang, Dedi memastikan bahwa belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat tetap meningkat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan peningkatan anggaran pembangunan jalan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun, rehabilitasi sekolah hingga Rp1 triliun, serta pemasangan listrik bagi masyarakat miskin sebesar Rp500 miliar.

"Belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026," pungkas Dedi.