Dimarahi Bupati Alor, Risma Jelaskan Alasan Bantuan Bencana Diberikan lewat Anggota DPRD

Kompas.com - 02/06/2021, 12:15 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat mengikuti Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila 1 Juni 2021 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara daring dari kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (01/5/2021). DOK. Humas KemensosMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat mengikuti Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila 1 Juni 2021 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara daring dari kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (01/5/2021).

KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan mengapa bantuan bencana diberikan lewat DPRD Kabupaten Alor, NTT.

Seperti diketahui, Bupati Alor Amon Djobo marah ke Risma dan stafnya karena menyalurkan bantuan lewat DPRD Alor, bukan dari Pemkab Alor.

Baca juga: Dimarahi Bupati Alor karena Beri Bantuan lewat DPRD, Risma Sebut Tak Ada yang Bisa Dihubungi

Risma menjelaskan, saat bantuan itu dikirimkan lewat jalur darat dari Surabaya, tidak ada satu pun dari pihak Pemda Kabupaten Alor dan Kementerian Sosial yang bisa dihubungi karena jaringan komunikasi terputus.

Baca juga: Soal Video Kemarahan Bupati Alor, Ini Jawaban Mensos Risma

Kebetulan saat itu hanya Ketua DPRD Alor Alor Enny Anggrek yang bisa dihubungi.

Baca juga: Tak Hanya Marah ke Menteri Risma, Bupati Alor Diduga Pernah Ancam Tembak Mati Kolonel TNI AD

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Enny kemudian menawarkan bantuan untuk menyalurkan bantuan bencana.

"Saat itu kemudian ada ketua DPRD menyampaikan butuh bantuan. Tapi (logistik bantuan bencana) kami tidak bisa (masuk ke Alor). Saya masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apa pun," ungkap Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Risma mengatakan, DPRD Kabupaten Alor menawarkan agar logistik bantuan untuk korban bencana alam di Alor diambil dari depot logistik (Dolog) daerah sekitar yang nantinya bisa diganti oleh Kemensos.

Akhirnya Risma menyetujui distribusi bantuan tersebut. 

 

Bukan PKH

Risma memastikan bantuan yang diberikan lewat DPRD Kabupaten Alor bukan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) seperti yang disampaikan Amon.

"Sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari 2021, tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ujar dia.

Risma juga menegaskan dia tak memiliki kepentingan apa pun hingga menyalurkan bantuan lewat anggota DPRD.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Alor Amon Djobo memarahi staf Kementerian Sosial.

Amon juga sempat menyinggung Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Kemarahan Amon dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Ia kesal karena bantuan PKH diurus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor.

Amon menilai Kementerian Sosial tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor. (Penulis Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana)



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terbukti di Jabar, Daerah yang Tinggi Vaksinasi, Angka Kematiannya Rendah

Terbukti di Jabar, Daerah yang Tinggi Vaksinasi, Angka Kematiannya Rendah

Bandung
Pembawa Bom Molotov dalam Demo Menolak PPKM di Bandung Jadi Tersangka

Pembawa Bom Molotov dalam Demo Menolak PPKM di Bandung Jadi Tersangka

Bandung
Wali Kota Bandung Dirawat di RS Bukan karena Covid-19

Wali Kota Bandung Dirawat di RS Bukan karena Covid-19

Bandung
Catat, Ini 13 Bansos yang Bisa Didapatkan Warga Jabar Saat PPKM Level 4

Catat, Ini 13 Bansos yang Bisa Didapatkan Warga Jabar Saat PPKM Level 4

Bandung
Obat Covid-19 Dijual Seharga Rp 10 Juta, 5 Orang Ditangkap Polda Jabar

Obat Covid-19 Dijual Seharga Rp 10 Juta, 5 Orang Ditangkap Polda Jabar

Bandung
Demo PPKM Disusupi Kelompok Berbaju Hitam, Bawa Bom Molotov hingga Rusak Fasilitas Umum

Demo PPKM Disusupi Kelompok Berbaju Hitam, Bawa Bom Molotov hingga Rusak Fasilitas Umum

Bandung
Bikin Ricuh Saat Demo PPKM, 150 Demonstran Ditangkap, Ada yang Bawa Bom Molotov

Bikin Ricuh Saat Demo PPKM, 150 Demonstran Ditangkap, Ada yang Bawa Bom Molotov

Bandung
'Kami Tidak Terima PPKM Diperpanjang, Sekarang Saja Tidak Ada Solusi, Bagaimana Kami Bertahan Hidup'

"Kami Tidak Terima PPKM Diperpanjang, Sekarang Saja Tidak Ada Solusi, Bagaimana Kami Bertahan Hidup"

Bandung
'PPKM Diperpanjang Kami Tak Terima, Sekarang Saja Tidak Ada Solusi, Gimana Bisa Hidup'

"PPKM Diperpanjang Kami Tak Terima, Sekarang Saja Tidak Ada Solusi, Gimana Bisa Hidup"

Bandung
Para Pedagang Kibarkan Bendera Putih, Terpuruk dan Menyerah Hadapi Pandemi

Para Pedagang Kibarkan Bendera Putih, Terpuruk dan Menyerah Hadapi Pandemi

Bandung
Curhat PKL Saat PPKM Darurat: Kalau Tidak Mencari Uang Hari Ini, Kita Tidak Makan

Curhat PKL Saat PPKM Darurat: Kalau Tidak Mencari Uang Hari Ini, Kita Tidak Makan

Bandung
Cerita Desy Ratnasari, Tak Mengaku Anggota DPR Saat Kena Penyekatan, Tetap Lolos karena Patuh

Cerita Desy Ratnasari, Tak Mengaku Anggota DPR Saat Kena Penyekatan, Tetap Lolos karena Patuh

Bandung
UPDATE: Daftar Titik Penyekatan di Jalan Tol Jabar Selama PPKM Darurat

UPDATE: Daftar Titik Penyekatan di Jalan Tol Jabar Selama PPKM Darurat

Bandung
Penjelasan BEM Fisip Unpad soal Unggahan 'Kami Bersama Presiden Jokowi, tapi Boong'

Penjelasan BEM Fisip Unpad soal Unggahan "Kami Bersama Presiden Jokowi, tapi Boong"

Bandung
Tak Tega Anaknya Masuk Lapas, Ayah Pemilik Kedai Kopi: Mampu Bayar Denda PPKM, tapi Saya Harus Dukung Keputusannya

Tak Tega Anaknya Masuk Lapas, Ayah Pemilik Kedai Kopi: Mampu Bayar Denda PPKM, tapi Saya Harus Dukung Keputusannya

Bandung
komentar di artikel lainnya
Close Ads X