Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Warga Sumedang Takut Datanya Disalahgunakan untuk Pemilu

SUMEDANG, KOMPAS.com - Warga Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengaku khawatir data yang digunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) via aplikasi MyPertamina, disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, rencana pemerintah terkait penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite ini akan berlaku mulai 1 Juli 2022.

Baca juga: Beli BBM Subsidi Pakai MyPertamina, Warga Tasikmalaya: Bagus, Biar Mereka Sulit Beli Solar buat Penambangan Pasir Ilegal

Seperti diketahui, tujuan pemerintah memberlakukan aturan ini untuk memperketat pembelian pertalite dan solar bersubsidi. Jadi, hanya masyarakat yang sudah terdaftar di aplikasi MyPertamina yang bisa membelinya.

Baca juga: Pro Kontra Beli Pertalite Pakai MyPertamina di Ciamis, Ada yang Kebingungan dan Mendukung

Warga Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan Dani Ramdani (37) mengatakan, sudah mendengar informasi terkait penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite ini dari media sosial.

Baca juga: Belum Dimulai, tapi Warga Sudah Terbayang-bayang Ribetnya Beli Pertalite Pakai MyPertamina

Namun, Dani mengaku khawatir data pribadi yang ia daftarkan ke aplikasi MyPertamina ini digunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

Baca juga: 4 SPBU di Sumbar ini Bakal Bantu Anda Daftar MyPertamina, Cek Lokasinya

"Saya dengar di media sosial. Banyak postingan-postingan yang menyatakan bahwa aturan ini dibuat untuk mengumpulkan data jelang Pemilu. Terus terang saya sendiri khawatir, katanya data kita nanti akan dipakai untuk kepentingan Pemilu," ujar Dani kepada Kompas.com di SPBU Samoja, Kecamatan Sumedang Selatan.

Dani menuturkan, terlepas dari kekhawatiran tersebut, diberlakukannya aturan ini hanya akan menambah beban kepada warga.

"Saya kira aturan ini juga tidak efektif bagi masyarakat. Karena akan menambah beban. Saat membeli Pertalite harus buka aplikasi, pasti butuh waktu lama, otomatis antrean yang panjang di SPBU akan makin panjang," tutur Dani.

Hal senada juga disampaikan Gilang Pamungkas (33), warga Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang.

Menurut Gilang, kebijakan pemerintah ini hanya akan membebani masyarakat.

Selain itu, masyarakat yang berada di pinggiran perkotaan masih banyak yang gagap teknologi (Gaptek), bahkan tidak memiliki smartphone.

"Tentunya, dengan adanya aturan ini akan mengubah kebiasaan warga membeli bensin di SPBU. Bila tujuannya membatasi pembelian pertalite, saya rasa ini tidak efektif dan efisien. Yang ada warga makin dibebani, dan pastinya antrean di SPBU akan semakin panjang, akan semakin lama," ujar Gilang kepada Kompas.com di Alun-alun Sumedang.