OSVIA merupakan sekolah khusus untuk mendidik calon pamong praja dari kaum bumiputera.
Di OSVIA, Sutardjo mulai aktif dalam kegiatan politik, hingga pada tahun 1909-19111 ia menjabat sebagai Ketua Budi Utomo cabang Magelang.
Selesai dari pendidikannya, ia menjadi pembantu juru tulis, yang kemudian naik menjadi juru tulis jaksa di Kabupaten Blora.
Di tahun yang sama, Sutardjo Kartohadikusumo pun diangkat menjadi mantri di Kabupaten Blora.
Selepas itu karirnya menanjak menjadi asisten wedana pada 1913, adjunct jaksa pada 1915, dan menjadi jaksa pada tahun 1915-1919.
Pada tahun 1919-1921, Sutardjo kembali melanjutkan studi di Bestuurschool di Jakarta.
Ia kemudian kembali ke Blora dan menjabat sebagai asisten wedana di Sambong.
Namun jabatan itu tak berlangsung lama karena kemudian ia ditugaskan sebagai Wedana Papar, Kabupaten Kediri hingga tahun 1924.
Di tahun 1929 karirnya naik lagi menjadi patih merangkap hakim khusus urusan tanah di Gresik hingga tahun 1931.
Mulai tahun 1931 hingga 1942 Sutardjo Kartohadikusumo menjadi anggota Volksraad sekaligus wakil ketua Badan Pekerja Volksraad di Batavia.
Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, Sutardjo mendapat tugas sebagai Naimubu Sanyo (Pemimpin Departemen Dalam Negeri).
Tahun berikutnya, ia diangkat menjadi Syuutyookan atau setingkat Residen di Jakarta.
Pasca Proklamasi Kemerdekaan tepatnya pada 19 Agustus 1945, Jawa Barat ditetapkan menjadi provinsi dengan ibu kota berada di Bandung.
Sutardjo Kartohadikusumo diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat pertama dan berkedudukan di Bandung.
Namun jabatan Sutardjo sebagai Gubernur Jawa Barat hanya diemban sebentar karena meletusnya peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api.
Beliau kemudian melanjutkan perjuangan ke Surakarta, sementara keluarganya diungsikan ke Tawangmangu.
Sementara jabatan Gubernur Jawa Barat dilanjutkan oleh wakilnya yaitu Mr. Datuk Jamin.
Sumber:
khazanah-arsip.jabarprov.go.id
Dr.Sutrisno. 1982. Dr.Sutardjo Kartohadikusumo Hasil Karya dan Pengabdiannya (1982). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.