Terjerat Korupsi, Kadishub Kota Bandung Tetap Dapat Tunjangan Kinerja, Bagaimana Yana Mulyana?

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Dadang Darmawan dan Sekdishub Kota Bandung Khairur Rijal yang ditetapkan tersangka atas dugaan suap pengadaan CCTV dan jaringan internet di Dishub Kota Bandung, tetap mendapatkan tunjangan kinerja. 

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna di Balaikota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Senin (17/4/2023).

Seperti diketahui, kedua tersangka tersebut bersama Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Baca juga: Tim KPK Geledah Kantor Wali Kota Bandung Yana Mulyana

"Proses hukum memang betul berjalan, tapi pemahaman saya Kadishub masih nama Pak Dadang kalaupun sekarang bagaimana dengan tunjangan, tunjangan itu diberikan setelah kita kerjakan artinya yang sudah dikerjakan  beliau menjadi hak beliau kita berikan," kata Ema. 

Selain tunjangan dan gaji yang masih dibayarkan, status pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Kadishub Kota Bandung dan Sekdishub Kota Bandung, masih melekat.

"Masih (ASN), dalam pemahaman saya itu beliau juga belum ada ketetapan inkrah," bebernya.

Ema menjelaskan, status Wali Kota dan ASN akan dipertimbangkan kembali setelah ada keputusan inkrah dari pengadilan.

Karena itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana pun masih tetap mendapatkan tunjangan kinerja.

Baca juga: Ema Sumarna, Sosok yang Ditunjuk Sebagai Plh Wali Kota Bandung Gantikan Yana Mulyana

"Status ASN masih melekat, kalau sudah ketetapan, inkrah, kita mengikuti aturan dan ketetapannya," jelasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, OTT dilakukan pada Jumat (14/4/2023).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut, Yana Mulyana ditangkap atas dugaan korupsi suap pengadaan CCTV dan jaringan internet di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Pengadaan yang dikorupsi Wali Kota Bandung itu merupakan bagian dari program Bandung Smart City. 

Firli mengatakan, dalam pengadaan itu, Yana Mulyana dan sejumlah pihak lainnya diduga menerima hadiah atau janji (suap).

“Menerima hadiah atau janji yang dilakukan penyelenggara negara dalam pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).