Pemkab Bandung Barat Tanggapi Pelaporan Hengky Kurniawan ke KPK: Pelapor Gagal Paham Aturan

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) buka suara terkait tuduhan adanya 'permainan' pada pelaksanaan rotasi mutasi beberapa bulan lalu.

Dugaan 'permainan' rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat ini ramai dibincangkan setelah Aktivis Pemuda Bandung Barat melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aktivis Pemuda Bandung Barat menduga ada maladministrasi pada proses rotasi mutasi jabatan yang dilaksanakan pada Januari 2023.

Baca juga: KPK soal Hengky Kurniawan Dilaporkan karena Mutasi Pejabat di Bandung Barat: Kami Cek Dulu

Maladministrasi yang dituduhkan itu yakni adanya PNS eselon IV A dirotasi ke jabatan lebih tinggi dengan jabatan setara eselon III A.

Atas tuduhan itu, Kepala Bagian Hukum Asep Sudiro mengatakan, rotasi jabatan yang dilaksanakan sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

"Dari sisi hukum tentu rotasi mutasi itu sudah sesuai aturan. Seharusnya sebelum melaporkan, mereka mengkaji dulu apakah ini melanggar ketentuan atau tidak. Mereka ini gagal paham soal rotasi mutasi. Jangan samakan ASN (aparatur sipil negara) sekarang dengan zaman dulu yang ada eselon IV," ujar Asep Sudiro saat dihubungi, Jumat (12/5/2023).

Asep menjelaskan, ada kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dilatarbelakangi reformasi birokrasi.

Baca juga: Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan Dilaporkan ke KPK, Diduga Bermain Rotasi Mutasi Jabatan

Tatanan jabatan struktural yang dialihkan menjadi jabatan fungsional ialah Jabatan Administrator atau Eselon III dan Jabatan Pengawas Eselon IV.

Kebijakan untuk rotasi mutasi tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB RI) Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

"Jelas pelapor gagal paham. Sekarang enggak ada eselon IV, yang ada pejabat fungsional. Jadi kalau pegawai fungsional sudah layak naik, ya enggak masalah jadi eselon III. Kita pastikan semua yang dilakukan bupati sudah betul sesuai aturan hukum berlaku," jelas Asep.