Mangkrak 3 Tahun, Jembatan Walahar di Karawang Akan Dilanjutkan, Target Selesai Akhir 2023

KARAWANG, KOMPAS.com- Mangkrak tiga tahun, pembangunan jembatan Walahar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan dilanjutkan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana usai meninjau progres pembangunan jembatan yang dibangun menggunakan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.

"Warga Karawang, Insya Allah tak lama lagi, jembatan yang melintang di atas Bendungan Walahar akan segera dilanjutkan kembali pengerjaannya bulan depan. Sehingga akhir tahun InsyaAllah sudah bisa efektif digunakan masyarakat," kata Cellica di Kantor Pemkab Karawang, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: KPU Karawang Targetkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 77,5 Persen

Sebelumnya, pada Senin (29/5/2023), Cellica bersama Kepala Dinas PUPR Karawang Dedi Achdiat, Kepala Bappeda Dindin Rachmady serta Camat Ciampel Agus Sugiono, meninjau langsung progres pembangunan jembatan itu.

Jembatan Walahar itu menghubungkan Desa Walahar Kecamatan Klari dengan Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel.

Baca juga: Ibu Rumah Tangga Asal Karawang Ditangkap Diduga Hendak Kirim 6 PMI Ilegal ke Arab Saudi

Pembangunan jembatan diharapkan mengatasi masalah kemacetan di jalur tersebut. 

"Jika tak ada halangan, kami targetkan akhir tahun ini jembatan tersebut sudah jadi dan bisa  digunakan oleh masyarakat terutama para pekerja yang berasal dari Klari menuju kawasan industri Ciampel," ujar Cellica.

Baca juga: Upaya Bunuh Diri di Malang Meningkat, Polisi Kaji Jembatan dan Beri Trauma Healing

Sementara itu, proyek jembatan sepanjang 130 meter dengan lebar 7 meter itu menelan biaya Rp 51 miliar.

"Di tahap pertama sudah dibangun Rp 15 Miliar dan akan dilanjutkan tahap kedua sebesar Rp 36 Miliar," ujar Cellica.

Ia menambahkan, saat ini tim PUPR sedang mempersiapkan pembebasan lahan untuk pembuatan jalan oprit sepanjang 150 meter. Pembebasan ini meliputi 12 bidang milik PJT II, 5 bidang hak milik dan 13 makam.

Dalam pembebasan ini pihaknya melibatkan tim Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) untuk menilai secara independen dan layak bagi warga dan pembiayaannya oleh APBD II sebesar Rp 3,5 miliar.