Hadiri Acara "Jemput Kemenangan Prabowo", Dedi Mulyadi: Jangan Ada Ketegangan Jelang Pemilu 2024

KOMPAS.com - Warga Tasikmalaya dan sekitarnya memenuhi lapangan Ciawitali, Desa Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk menyaksikan rangkaian pergelaran seni dan budaya dalam acara Menjemput Kemenangan 08 Presiden ke-8, Sabtu (17/6/2023).

Selain adanya penyampaian gagasan-gagasan jelang Pemilu 2024, warga juga dihibur oleh rombongan seni budaya KDM, pelawak Ohang, serta Kades Saguling, Otong Sutarman atau yang kini dikenal dengan Kuwu Edan.

Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, ramainya masyarakat yang datang pada acara tersebut menunjukkan kerinduan publik kepada dialog-dialog kebahagiaan.

"Apalagi sekarang tahun politik, semuanya tidak boleh ada ketegangan, harus rileks," kata politisi dari Partai Gerindra tersebut dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, pada Minggu (18/6/2023).

Selain itu, Dedi menilai, tingginya antusias warga dalam acara tersebut lantaran kini Dedi Mulyadi memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Anggaran Penanganan Stunting dan Kemiskinan Habis untuk Biaya Perjalanan dan Sewa Hotel

"Masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap langkah politik yang saya lakukan sehingga memiliki visi yang sama, mudah-mudahan saja Jabar tetap utuh seperti dulu memiliki kesetiaan pada 08," ujar Mantan Bupati Purwakarta itu.

Harus ada perubahan

Dedi berharap, masyarakat tak lagi terbelah jelang tahun politik mendatang. Sebab pada dasarnya, hanya ingin hidup sejahtera, terbukanya lapangan kerja, upah memadai, sekolah gratis, bebas stunting, serta tak ada lagi rumah tidak layak huni.

Oleh sebab itu, Dedi menambahkan, pemimpin harus peka terhadap kondisi masyarakat dan tidak menjadikannya objek proyek seperti kritik yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas penanganan stunting dan kemiskinan.

"Ke depan harus ada perubahan dalam tata kelola keuangan," ucap Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, tak hanya masyarakat, anggota DPR pun sulit mengakses anggaran di daerah sehingga banyak dana yang terbuang sia-sia.

Dia menegaskan, anggaran perlu dikoreksi agar dapat berpihak kepada pembangunan masyarakat. Dengan anggaran yang terfokuskan, bukan tidak mungkin desa bisa hidup mandiri bahkan memiliki investasi jangka panjang.