Tabungan Murid SD di Pangandaran Belum Kembali, Ketua DPRD: Jangan Menabung di Sekolah

KOMPAS.com - Persoalan seputar tabungan siswa yang tak bisa dicairkan di sejumlah SD di Pangandaran, Jawa Barat, masih terus bergulir.

Kini, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin turut angkat bicara soal polemik yang terjadi itu.

Meski ada masalah tersebut, Asep mengatakan, kegiatan menabung di sekolah tingkat dasar tetap perlu dilakukan oleh siswa.

Dia menilai, kegiatan menabung di sekolah dapat melatih anak didik untuk berhemat dan menyimpan uang untuk keperluan di masa depan.

"Tentu esensi dari menabung ini adalah siswa dilatih untuk menyisihkan sebagian uang jajannya dengan ditabungkan," kata Asep, dikutip dari TribunJabar.id, Minggu (2/7/2023).

Baca juga: Ibu di Pangandaran Terus Tunggu Tabungan Anaknya Cair, Bingung Saat Akan Dipanggil ke Kantor Polisi

Akan tetapi, dia menjelaskan, uang yang ditabungkan seharusnya memang berasal dari sebagian uang jajan siswa, bukan uang orangtua dengan jumlah yang cukup besar.

"Seperti orang tua menabung di SD sampai Rp 100 ribu per hari, saya kira bukan siswanya yang menabung tapi itu orang tuanya," ujar Asep.

Satu siswa satu rekening

Usai adanya kasus pencairan tabungan siswa yang mandek di sejumlah SD di Pangandaran, Asep menyampaikan, pemerintah pusat kini mendorong pemerintah daerah untuk membuat program menabung dengan sistem satu siswa satu rekening.

"Dan solusinya di Pangandaran sendiri, kebetulan ada Bank Perumda BPR BKPD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran yang tentunya itu mitra Pemda dan memiliki program menabung satu siswa satu rekening," ucap Asep.

"Jadi, siswa tidak menabung di sekolah atau ke guru tapi langsung menabung di bank. Saya kira tabungannya jadi jauh lebih aman," imbuhnya.

Baca juga: Guru yang Pinjam Uang Tabungan Murid di Pangandaran Terancam Penjara, Polisi: Aktor Sebenarnya

Dia pun berharap Pemkab Pangandaran akan lebih gencar menyosialisasikan program tersebut agar para murid terdorong untuk menabung dengan sistem satu siswa satu rekening.

"Itu sudah ada programnya, tinggal kita dorong agar siswa nyaman dan aman saat menabung," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, program ini pun akan melatih para siswa mengenal soal sistem perbankan.

"Saya kira program ini positif dan harapan kami adalah program ini (menabung satu siswa satu rekening) bisa dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran," terangnya.

Langkah penyelesaian

Asep menduga, kasus mandeknya pencairan tabungan siswa di sejumlah SD di Kabupaten Pangandaran sudah terjadi cukup lama.

Baca juga: Polemik Tabungan Siswa Rp 7,47 Miliar di Pangandaran, Ada Rp 1,4 Miliar yang Dipinjam Guru

"(Kasus) Ini di mana-mana, bukan hanya di Kabupaten Pangandaran. Saya yakin secara nasional pun memiliki kasus yang sama," tutur Asep.

Dia pun memuji langkah yang telah diambil oleh Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, dengan membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi jumlah uang tabungan murid yang belum dikembalikan.

"Saya kira sudah teridentifikasi, termasuk jumlah nilainya (Rp 7,47 miliar di Kecamatan Cijulang dan Parigi) tinggal seperti apa langkah-langkah selanjutnya," paparnya.

Dahulukan siswa tak mampu

Asep menyatakan, siswa dengan status ekonomi tidak mampu harus didahulukan dalam proses pengembalian uang tabungan itu.

"Karena kami khawatir siswa tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya," ujarnya.

Baca juga: Update Tabungan Siswa Mandek, dari Rp 1,3 M Tunggakan di Cijulang, Baru Dibayar 10 Persen

"Tentu salah satu caranya adalah memilah warga-warga yang memang tidak mampu," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Asep mengaku, pihaknya kini bersama Pemda Pangandaran tengah menyusun langkah selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Untuk sekarang yang penting bagi kami adalah tim khusus bisa memilah mana siswa mampu dan tidak mampu," beber Asep.

"Jangan sampai, gara-gara uang tabungan, siswa tidak bisa melanjutkan sekolah," pungkasnya.