Wagub Jabar Soroti PPDB SMAN 5 Tasikmalaya Gelar Daftar Ulang Puluhan Siswa Terselubung

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum langsung merespons pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 5 Tasikmalaya yang menggelar daftar ulang bagi puluhan siswa tak sesuai jadwal.

Uu meminta para kepala sekolah SMA/SMK di Jawa Barat tak memaksakan anak didik tetap masuk alias titipan tanpa sesuai regulasi PPDB lewat jalur zonasi.

Selain itu, kepada para orangtua anak didik baru pun diminta tak memaksakan pula supaya bisa masuk ke SMA favorit lewat jalur curang atau tak sesuai mekanisme PPDB yang berlaku.

"Awas, tak boleh dipaksakan ya. Saya minta seluruh kepala sekolah SMA/SMK Negeri di Jabar untuk tak melakukan hal yang tak sesuai aturan. Ada Satgas nanti yang menyelidiki langsung. Juga bagi orangtua pun jangan memaksakan hal curang supaya bisa masuk ke sekolah tertentu," jelas Uu kepada Kompas.com lewat telepon, Jumat (14/7/2023) sore.

Baca juga: PPDB SMAN 5 Tasikmalaya Diwarnai Daftar Ulang Puluhan Siswa Tak Sesuai Jadwal

Menurut Uu, proses PPDB SMA/SMK Negeri selama ini dibuka degan beberapa jalur mulai Prestasi, Afirmasi, Kepindahan Orangtua sampai jalur Zonasi yang terakhir.

Hal itu dilakukan demi menciptakan proses penerimaan siswa baru yang merata saat dilakukan lewat jalur zonasi.

Uu pun meminta seluruh kepala sekolah tak berbuat sesuatu yang dinilai curang dalam upaya memaksakan masuk anak didik baru tanpa melewati proses seleksi berbagai jalur.

"Jelas ya, kalau benar itu terjadi (kecurangan) Satgas sedang bergerak. Tapi kalau masih simpang siur informasinya jangan langsung menjustifikasi hal itu. Terus kepada orang tua yang berbuat curang pasti akan mudah diketahui saat Satgas melakukan penyelidikan," tambah Uu.

Apabila siswa yang tak masuk sekolah tujuan, lanjut Uu, kepada orangtua supaya bisa memasukan anaknya ke sekolah swasta.

Baca juga: Ridwan Kamil: Disdik Jabar Selesaikan 2.000-an Laporan soal PPDB

Selama ini tidak ada perbedaan ijazah antara sekolah negeri dan swasta jika nantinya siswa itu telah lulus sekolah.

"Kalau misalkan tak masuk ke sekolah negeri, kan bisa ke swasta, tak ada perbedaan ijazahnya. Semuanya diakui Negara. Terus kalau gak begitu, bisa memasukan anaknya ke pesantren. Pesantren kan pendidikannya lebih komplek. Pendidikan duniawinya ada, rohaniahnya tentunya komplit," kata Uu.