5 Tahun Gerak Pendidikan di Jabar: Bak Keong Racun

Rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan kebijakan yang tidak fundamental di Jawa Barat selama 5 tahun belakangan ini berpengaruh juga pada minat lanjut sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Jawa Barat cenderung berada di angka rendah yakni 25,75 persen pada tahun 2020, 25,83 persen pada tahun 2021, dan 26,01 pada tahun 2022.

"Angka partisipasi kasar kita itu dari SMA ke perguruan tinggi juga poinnya kurang dari 30 persen. Jadi Jawa Barat itu lebih dari 70 persen anak SMA tidak melanjutkan pendidikan perguruan tinggi setiap tahun," sebutnya.

Lupakan Indonesia Emas 2045

Rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi kasar perguruan tinggi menjadi mimpi buruk bagi generasi yang digadang-gadang sebagai Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya ikut menyoroti 5 tahun Jabar Juara di sektor pendidikan. Menurutnya program-program pendidikan Jawa Barat selama 5 tahun ini terbilang monoton, sehingga tidak ada perubahan positif yang terlihat.

"Kalau kita terus menerus linear, lupakan Indonesia Emas. Jika kita tidak melakukan perubahan fundamental, kita tidak akan meraih sesuatu di Indonesia Emas. Ini PR kita bersama," kata Gus Ahad sapaan akrabnya.

Menurut Gus Ahad, Indonesia Emas 2045 merupakan investasi yang musti sudah dilakukan sejak sekarang. Karenanya, perubahan-perubahan besar yang disupport dengan anggaran daerah yang memadai adalah kunci untuk meraih generasi Indonesia Emas.

"Pemprov Jabar harus mengubah mindset dari belanja pendidikan, menjadi investasi kecerdasan anak bangsa. Jika mindset ini diubah, maka kebijakan-kebijakan juga berubah. Jadi jangan cuma mengejar naikin angka, tapi targetkan Indonesia maju," paparnya.

Sekolah Tidak Merata

Anggaran yang mendukung program-program fundamental bisa mempercepat pemerataan infrastruktur sekolah di semua wilayah di Jawa Barat. Minimal, di satu kecamatan terdapat 1 SMA atau SMK baik negeri maupun swasta.

"Kondisi saat ini, sebaran jumlah sekolah di Jabar belum merata. Data 2022 kemarin terdapat 18 kecamatan dari 627 kecamatan tidak memiliki sekolah baik SMA meupun SMK," tutur Gus Ahad.

Setidaknya ada 18 kecamatan itu ada di 6 daerah, 1 kecamatan di Sukabumi, 3 kecamatan di Sumedang, 1 kecamatan di Garut, 3 kecamatan di Ciamis, 8 kecamatan di Kuningan, dan 1 kecamatan di Purwakarta.

"Kita harus berani berpikir out of the box. Memang jika harus dibangun sekolah serentak biayanya mahal. Tapi kita bisa maksimalkan penggunaan-penggunaan aset milik pemerintah provinsi, daerah, maupun desa. Kemudian bangunannya disupport APBD Provinsi," tandasnya.

Pendidikan jadi fokus utama

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan pendidikan sebagai fokus utama. Sala satunya mendorong pendidikan vokasi lewat program SMK Juara.

"SMK menjadi salah satu konsentrasi mengingat angka pengangguran Jawa Barat disumbang paling besar oleh lulusan SMK," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Iendra Sofyan dalam rilisnya.