Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemkot Bandung Luncurkan Yes Jitu

BANDUNG, KOMPAS.com- Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengungkapkan, tercatat sekitar 330 ribu kepala keluarga di Kota Bandung masuk dalam kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Merujuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dari jumlah itu, sekitar 87 ribu di antaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Soni menjelaskan, kurang lengkapnya data permasalahan sosial yang dialami para PPKS menjadi salah satu kendala dalam pendataan di Dinas Sosial.

Baca juga: Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, PDIP Bandung Barat Optimis Peroleh Banyak Suara

Sebab, para pekerja sosial harus menganalisis, kemudian mencari bentuk intervensi yang tepat sesuai permasalahan.

"Seharusnya turut menyertakan parameter by problem, bukan hanya by name by address. Mengacu itu, Pemkot Bandung bakal mengambil bentuk intervensi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan warga tersebut," kata Soni di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (18/10/2023).

Baca juga: Hari Pertama Kereta Cepat Berbayar, Warga Jakarta Manfaatkan untuk Liburan di Bandung Barat

"Harapannya, hal itu mempercepat upaya menekan angka PPKS dan miskin ekstrem," tambah dia. 

Dalam rangka percepatan menekan angka kemiskinan ekstrem di Kota Bandung, Dinsos Kota Bandung meluncurkan pelayanan online kesejahteraan sosial satu pintu, Yes Jitu.

Yes Jitu, lanjut Soni, tidak hanya memuat data PPKS termasuk miskin ekstrem tapi juga pelayanan rehabilitasi, jaminan, perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Pelayanan itu pun berisi program-program intervensi dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Bandung maupun instansi eksternal.

"Tertera pula seluruh potensi sumber (anggaran program intervensi), seperti APBD Kota Bandung, Jawa Barat, APBN, yayasan, organisasi filantropi. Kami mengintegrasikan berbagai aspek dalam pelayanan itu. Siapa berbuat apa akan diatur keputusan dan peraturan wali kota Bandung," ucap Soni.

Dalam hal pendataan PPKS, berlaku pembaruan rutin tiap bulan. Pihaknya melaporkan hasil tiap pembaruan kepada Kementerian Sosial.

Warga dapat mengakses data maupun program yang terintegrasi dalam pelayanan tersebut.

"Ada aplikasi bagi masyarakat mengakses pelayanan," ungkap Soni. 

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, Yes Jitu merupakan upaya memudahkan akses warga Kota Bandung menjangkau program-program Pemkot Bandung. Dia memastikan data yang terdapat dalam Yes Jitu sinkron dengan DTKS Kemensos.

"Dalam hal data, Yes Jitu bagian dari DTKS," ucap Bambang.

Pihaknya mengakui, kekuatan APBD untuk mengentaskan 4,25 persen warga kategori miskin di Kota Bandung masih belum mencukupi. Ia berharap, Yes Jitu betul-betul efektif, paling tidak menekan angka kemiskinan ekstrem.

"Target Dinsos, menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,14 persen pada 2023. Menurun satu persen saja, itu sudah banyak. Ketika permasalahannya diketahui dan bentuk intervensinya tepat, kami yakin angka kemiskinan bisa ditekan," tandasnya.