BP2MI Masih Menunggu Polri Tangkap 5 Nama Besar Pelaku TPPO

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) Benny Rhamdani masih menunggu Polri menangkap 5 nama besar pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Kelima nama pelaku TPPO itu, kata Beny, sudah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bahkan, dia sudah menghadap langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar bersurat ke Polri terkait keterlibatan kelima bandar besar tersebut.

Baca juga: BP2MI Sudah Serahkan 5 Nama Bandar TPPO ke Kapolri

Hanya saja, kelima bandar penyalur tenaga kerja migran ilegal yang beroperasi di Batam, Kepulauan Riau tersebut hingga kini tidak kunjung ditangkap.

"Belum, sampai sekarang belum ditangkap, 5 bandar besar belum ditangkap sama Polri," katanya ditenmui di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/12/2023). 

Benny mengatakan, Republik Indonesia merupakan negara hukum, ia merasa heran jika negara hukum harus kalah oleh mafia TPPO. 

"Harus serius dong masa negara kalah sama mafia, kita ini negara hukum masa kalah sama mafia," ujarnya. 

Baca juga: Korban TPPO asal Sumbawa Diperkosa Majikan di Malaysia, Polisi Tetapkan Sponsor Jadi Tersangka

Bahkan, untuk persolan 5 nama besar pelaku TPPO tersebut, Benny mengaku telah bertanya langsung kepada Presiden Jokowi. 

"Sehingga saya katakan kepada Presiden kenapa mereka enggak bisa disentuh oleh hukum? ya banyak oknum terlibat di dalamnya," kata Benny. 

Persoalan TPPO yang terjadi di Indonesia, kata Benny, merupakan warisan masa lalu yang tidak mendapatkan perhatian dan pengamanan serius oleh negara. 

Menurutnya, negara terlalu lama melakukan mafia TPPO mengorbankan anak bangsa yang ingin menjadi pekerja Migran Indonesia (PMI). 

"Negara terlalu lama melakukan pembiaran pesta pora para sindikat yang mengorbankan anak bangsa ke negara tertentu dan sekarang kita tangani dan yang berangkat sudah kita lakukan pencegahan di lapangan TNI Polri selama ini sudah bersatu loh sampai di level bawah," ungkap dia. 

Benny mengungkapkan, pengaduan TPPO setiap tahun tidak selalu sama angkanya. Kasus yang saat ini mencuat, lanjut Benny, merupakan kasus dari mereka yang berangkat 7, 10, hingga 15 tahun lalu. 

"Saya selalu bilang ada oknum TNI POLRI, oknum kementerian lembaga dan di BP2MI sendiri masih banyak oknumnya. Jadi kalau bicara oknum pasti ada di mana-mana, tapi kalau bicara institusi Polri dan TNI pemerintah pasti berorientasi kepada merah putih, tapi kalau oknum berengsek pasti tidak itu orientasinya," jelas Benny.