Anies Sindir Presiden Tidak Netral hingga Rencana Mengaplikasikan TGUPP jika Terpilih

KOMPAS. com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyindir Presiden yang diduga tidak netral dalam pemilu ketika menyampaikan pengalamannya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Itu diungkapkannya dalam kegiatan diskusi bertajuk 'Ngajabarkeun Abah Anies' di The Papandayan Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Minggu (28/1/2024). 

Anies menceritakan kepada anggota DPR RI Muhammad Farhan yang menjadi pembawa acara kegiatan tersebut, berdasarkan pengalamannya, ketika terpilih menjadi kepala daerah melalui proses pemilu, seorang kepala daerah akan berjalan sendirian ketika bekerja. 

Baca juga: Anies Ajak Pendukungya Kampanye Santun dan Tidak Mengejek

"Orang yang terpilih dalam proses pilpres atau pilkada itu sendirian, nanti Kang Farhan juga merasakan kalau terpilih jadi Wali Kota Bandung."

"Saya waktu 2015 jadi gubernur sendirian. Tapi kan belum pilkada sekarang, ini contoh saja, " ujar Anies disambut tepuk tangan peserta diskusi, Minggu siang. 

Farhan pun sedikit menimpali pernyataan Anies. "Tapi kan Pilkada tergantung presiden," imbuh Farhan. 

Sambil tersenyum, Anies pun membalas pernyataan Farhan dengan pertanyaan.

"Emang presiden mau cawe-cawe (Pilkada) gitu?" sambung Anies. 

Pernyataan Anies sontak disambut riuh peserta diskusi dengan tawa dan tepuk tangan. 

"Jangan sampai kalau ke sana harus netral kalau ke sini nggak apa-apa enggak netral. Repot kalau begini," tambah Anies.

Baca juga: Jawaban Anies Ketika Ditanya soal Wacana Normalisasi FPI dan HTI

Usai menyampaikan sindiran, Anies pun melanjutkan ceritanya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Banyak ide dan gagasan baru yang tidak terlaksana karena masih berpatokan dengan kegiatan-kegiatan pemimpin daerah sebelum sebelumnya. 

"Jadi apa yang dimaksud sendirian, apa yang ada di dinas, kepala dinas, kepala badan, dirjen, adalah birokrasi yang menopang kepemimpinan sebelumnya, kepemimpinan sebelumnya dan kepemimpinan sebelumnya."

"Jadi kalau membawa sesuatu yang baru, mudah sekali ditelan birokrasi dan tidak jadi pembaruan," tuturnya. 

Agar janji kampanyenya bisa terlaksana dan masuk dalam anggaran daerah, Anies mengatakan dirinya tidak bisa sendiri.

Ia harus membuat tim yang diberi nama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

Baca juga: Kampanye di Bandung, Anies Sebut Masyarakat Jabar Pilih Perubahan

"Untuk itu waktu di DKI saya membuat TGUPP, jumlahnya lebih dari 50 orang."

"Mereka menerjemahkan janji kampanye menjadi program, memastikan masuk dalam anggaran, memastikan menjadi kegiatan dan ada monitoringnya yang dikenal dengan F8K atau formulir 8 kolom."

"Setiap kolom dimonitor dua minggu setiap bulan untuk memastikan apa yang dikomitmenkan itu deliver," jelasnya. 

Anies pun berencana menerapkan model TGUPP ketika dirinya nanti terpilih menjadi Presiden RI dalam ajang Pilpres 2024.

Hal tersebut menurut dia bertujuan agar janji kampanye bisa terlaksana dengan tepat. 

"Pengalaman kami, kalau tidak ada itu hilang di jalan. Pernah dulu ada janji ABCD ketika di ujung tidak bisa terwujud karena masuk dalam birokrasi. Yang mengerjakan dari tahun ke tahun itu terus," ucapnya. 

Baca juga: Kampanye di Bandung, Anies Sebut Jabar Kunci Menang Pilpres 2024

Selain itu, tim khusus seperti TGUPP menurut Anies perlu untuk menghindari adanya praktik-praktik mengubah-ubah anggaran di tengah masa pemerintahan. 

"Itu juga nanti ketika kami bertugas yang kami akan kerjakan. Kami akan memastikan (janji kampanye) masuk ke dalam program yang akan muncul dalam aktivitas penganggaran."

"Karena kalau tidak, anggaran bisa digonta-ganti namanya, isinya sama dan itu sudah ada praktek tahu sama tahu. Program program di Jakarta justru bisa terlaksana karena ada tim yang mengawasi," ungkapnya.