Ribuan Pedagang Pasar Baru Bandung Demo Tuntut Keringanan Sewa Kios

BANDUNG, KOMPAS.com - Ribuan pedagang Pasar Baru Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan Pasar Baru Bandung, Jalan Otto Iskandar Dinata, Kota Bandung, Kamis (1/2/2023).

Setelah unjuk rasa di depan Pasar Baru sekitar 30 menit, para pedagang kemudian berangkat menuju Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, dengan berjalan kaki atau longmarch. Di sana, para pedagang kembali melakukan unjuk rasa.

Akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan para pedagang, kondisi Pasar Baru Bandung pun sepi pengunjung lantaran kios-kios tutup.

Baca juga: Bupati Ungkap 4 Masalah di Cekungan Bandung, dari Sampah hingga Banjir

Perwakilan Aliansi Pedagang Pasar Baru, Kurnia mengatakan, jumlah pedagang yang hari ini mengikuti aksi unjuk rasa mencapai 3.000 pedagang.

Menurut Kurnia, ada sejumlah tuntutan yang ingin disuarakan para pedagang salah satunya dengan keringanan biaya sewa kios

"Jumlah kami sekitar 3.000an. Kami pedagang menuntut perpanjangan (sewa kios) dua tahun tanpa syarat. Kedua, evaluasi kerja sama Perumda dengan PT DAM. Ketiga pemutihan service charge di saat Covid-19 tahun ini sebagai kompensasi dari Covid-19," kata Kurnia, Kamis siang.

Baca juga: Kebakaran Landa Pusat Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung

Kurnia menambahkan, para pedagang juga menuntut adanya evaluasi antara Perumda Pasar Juara dengan PT Dam Sawarga Maniloka Jaya (DSMJ) selaku pihak ketiga yang mengelola Pasar Baru Bandung.

Sebab, pedagang mengeluhkan kinerja pengelolaan Pasar Baru Bandung yang dinilai buruk dan kerap bersikap semena-mena.

"Yang dirasakan selama ini sama kami para pedagang ada kezaliman dari pihak pengelola, mereka sangat arogan," tegasnya.

Tuntutan lain dari para pedagang adalah menghentikan segala bentuk kegiatan pemasaran ruang dagang yang sangat memberatkan pedagang sampai terpenuhinya asas kepatuhan dan kepatutan atas perjanjian kerja sama antara Perumda Pasar Juara dengan PT DSMJ.

Kemudian, tuntutan lainnya adalah perlindungan seluruh pedagang dari upaya pengambilan, penyegelan, pengosongan, pemadaman listrik, dan tindakan melawan hukum terhadap objek Pasar Baru mengingat secara hukum masih dinyatakan status quo.