Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Unpad Sebut Maraknya Kampus Kritik Jokowi Bisa Gerus Suara Prabowo-Gibran

Kompas.com, 5 Februari 2024, 17:34 WIB
M. Elgana Mubarokah,
Reni Susanti

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Petisi berisi kritikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sivitas akademika di banyak perguruan tinggi terus menyeruak. Petisi tersebut terkait langkah politik Presiden Jokowi di Pemilu 2024.

Selain itu, petisi tersebut bakal memengaruhi elektabilitas pasangan calon (paslon) presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengatakan, petisi tersebut kemungkinan besar memengaruhi pemilih kritis.

Baca juga: Kritisi Kondisi Negara, Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang Serukan 5 Hal untuk Presiden Jokowi

Pasalnya, isu yang diangkat dalam petisi tersebut, sangat cocok menjadi konsumsi dan bahan pertimbangan untuk para pemilih kritis.

"Ini kan model petisi seperti ini kalau coba kita kaitkan dengan pemilih, kemungkinan memengaruhi pemilih kritis. Ini kan isu-isu yang bisa masuk ke pemilih kritis," katanya dikonfirmasi melalui saluran telepon, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Soal Obrolan dengan Jokowi di Braga, Ketum PSI Kaesang: Banyak Arahan, tapi Rahasia

Salah satu kelompok pemilih kritis, sambung dia, yaitu anak-anak muda, terutama kalangan mahasiswa.

"Dalam hal ini sebetulnya salah satu kelompok pemilih kritis itu kan anak-anak muda. Misalnya kelompok mahasiswa. Memang teman-teman mahasiswa menjadi bagian dari sivitas akademik," ujarnya.

Ia membenarkan, saat ini pasangan Prabowo-Gibran sangat menyasar pemilih dari kalangan anak muda.

Seperti yang dilakukan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Ia kerap menggunakan diksi yang beraroma anak muda.

"Sementara kita tahu juga salah satu target kelompok yang disasar 02 itu kan anak-anak muda. Selain ada sosok Gibran di sana, lalu juga banyak menggunakan pesan-pesan yang disampaikan ke anak muda," ucap dia.

Meski disebut akan membuat anjlok elektabilitas capres-cawapres nomor urut 2, Firman menyebut, perlu ada kajian lebih.

"Jadi kalaupun itu ada berpengaruh, itu harus diuji. Tapi kalau potensinya, saya lihat memang memengaruhi pada kelompok anak muda yang kritis. Yaitu pada level mahasiswa. Kalau kelompok kritis lain kan ada di atas gen z," tutur dia.

Dimanfaatkan Paslon Lain

Firman mengungkapkan, jika menggunakan hitungan matematika, adanya petisi tersebut bakal dimanfaatkan paslon capres-cawapres nomor urut 1 dan 3.

Meski pemilih muda tidak semua kritis, namun jumlahnya cukup signifikan untuk diraih suaranya oleh paslon lainnya.

"Ya kalau matematika pemilihan, ya pasti seperti itu. Artinya ini kan segmentasinya memang diperebutkan juga oleh 1 dan 3. Bagaimana pun di sana jumlah pemilih muda itu 52 persen secara nasional. Kalau pemilih muda yang kritis ya mungkin tidak semuanya. Tapi tetap jumlahnya signifikan," ungkap Firman.

Kendati begitu, paslon capres-cawapres nomor urut 1 dan 3, wajib melihat kemungkinan lainnya. Yakni, adanya kecenderungan pemilih kritis tersebut abstain atau Golput (tidak memilih).

"Walaupun memang bisa ada dua kemungkinan sebetulnya bagi pemilih kritis ini. Pertama, kalau mereka tadinya mendukung 2, tapi terpengaruh oleh petisi-petisi yang dikeluarkan oleh berbagai kampus, itu mereka bisa menjadi abstain. Jadi menarik diri untuk tidak memilih," tutur dia.

"Kedua, tadi peluangnya dipengaruhi oleh paslon lain. Kemudian bisa memberikan insentif elektoral untuk 1 atau 3," lanjutnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Baca tentang


Terkini Lainnya
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Bandung
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Bandung
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau