Guru Besar dan Dosen ITB Minta Pemerintah Netral di Pilpres 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) mendorong pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan adil dan jujur. 

Mereka juga mendesak pemerintah untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, serta mengutamakan kepentingan umum.

Baca juga: Deklarasi Guru Besar Unesa, Inginkan Pemilu Tetap pada Koridor Etik dan Demokrasi Sehat

Guru besar Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB, Yasraf Amir Piliang, mengatakan, pernyataan sikap ini diikuti ratusan peserta dari berbagai pihak.

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang berjalan mundur, karena adanya keberpihakan pemerintah kepada salah satu paslon capres dan cawapres pada Pemilu 2024. 

"Kita mengatakan deklarasi ini karena khawatir Pemilu nanti itu menjadi Pemilu yang berkebalikan dengan Pemilu yang berkeadaban, menjadi Pemilu yang tidak berkeadaban, Pemilu yang curang, Pemilu yang tidak didasari dengan keterbukaan, Pemilu yang didasari oleh akal-akalan. Itu kekhawatiran kami," katanya usai deklarasi di Gedung Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).

"Maka deklarasi ini setidaknya memberikan arahan pada kita. Usulan kita terhadap proses demokrasi ini agar menjadi proses demokrasi yang membawa nilai keadaban yang sudah diwariskan oleh para pewaris bangsa," ucap Yasraf menambahkan.

Dia menegaskan, pernyataan sikap ini merupakan sikap akademisi, tidak mengatasnamakan lembaga ITB. 

Berikut poin pernyataan sikap guru besar dan dosen ITB Peduli Demokrasi Beintegritas:

1. Mendukung Pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih. 

2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas. 

3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. 

4. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan. 

5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa. 

6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas. 

7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan Pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa. 

9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.