Dianggap Tak Sesuai Harapan, Car Free Day Gedung Sate Dievaluasi

BANDUNG, KOMPAS.com- Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meminta Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman mengevaluasi program Friday Car Free yang sudah bergulir selama satu bulan.

Friday Car Free merupakan program yang digulirkan untuk para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar atau Gedung Sate, Kota Bandung agar menggunakan kendaraan umum setiap hari Jumat.

"Saya sudah ingatkan dari Minggu lalu ke Pak Sekda. Mohon diberikan pemahaman arti Car Free Day ini," ujarnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: Pulang Antar Ikan dari Pasar, Dua Pelajar Tiba-tiba Dihentikan Penembak Misterius di Bandung

Bey menerangkan, tujuan dari program ini untuk menekan kemacetan serta mengurangi polusi udara di Kota Bandung. Bukan hanya memindahkan tempat parkir dari Gedung Sate ke tempat lainnya.

Dia pun menemukan langsung para ASN yang berkantor di Gedung Sate mengakali program tersebut dengan memarkirkan kendaraan pribadinya di sekitar area Gedung Sate.

Selain itu, dia juga menambahkan program Friday Car Free ini juga jadi contoh bagi masyarakat agar semakin tertarik menggunakan kendaraan umum.

"Saya harapkan tidak hanya tidak ada kendaraan, tapi kesininya (Gedung Sate) pun entah jalan kaki atau naik sepeda atau kendaraan umum. Bukan hanya tidak ada kendaraan, tidak ada mobil tapi betul-betul menggunakan kendaraan umum, jalan kaki atau naik sepeda," kata Bey.

Bey mengaku, dirinya mencontohkan langsung memakai kendaraan umum ketika berangkat kerja maupun untuk menghadiri kegiatan di luar Gedung Sate di setiap hari Jumat.

"Jadi saya kenapa menggunakan angkutan umum ke Kantor BI pada Jumat (26/4/2024). Ingin tahu juga apakah repot atau enggak," tambahnya.

Baca juga: OTK Lepaskan 4 Tembakan di Bandung, Pelaku Diduga Pakai Airsoft Gun

Dia menambahkan, program Friday Car Free tidak hanya tujukan untuk para pegawai saja, tetapi para pejabat pun diwajibkan tanpa terkecuali.

Menurutnya setiap kebijakan atau program yang digulirkan harus juga bisa dirasakan oleh para pemangku kebijakan. Jangan sampai hanya dipaksan ke masyarakat tanpa ada contoh nyata.

"Artinya kami sebagai pembuat kebijakan transportasi itu harus merasakan juga. Supaya tahu, jadi jangan hanya tahu rute saja. Tapi bagaimana, siapa yang mau pakai harus dipikirkan, jangan sampai tidak," pungkas Bey.