BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik mengatakan, terjadi pergeseran investasi dari padat karya ke padat modal.
"Pada 2016, penyerapat tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi sebesar 3.497 orang. Namun pada 2023 hanya mencapai 1.203 orang," ujar Ning dalam rilisnya, Senin (29/4/2024).
Pergesaran investasi ini otomatis berdampak pada kebutuhan tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas khususnya di bidang teknologi.
Baca juga: Ribuan Buruh Jateng Bakal Gelar Demo Saat May Day, Ini Lokasi dan Tuntutannya
"Kalau dulu masih bisa kita dengan lulusan dari SMA atau SMK, dan kapasitas lainnya. Sekarang untuk mencari karyawan berkualitas itu tidak mudah," tutur dia.
Perubahan kebutuhan tenaga kerja ini bisa menjadi bumerang pada jumlah lulusan di Jawa Barat. Karena bisa berdampak pada angka pengangguran ketika ilmu yang mereka miliki tidak sesuai dengan perkembangan iklim dunia usaha di Jabar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mencapai 7,89 persen. Angka ini tergolong besar, bahkan masuk peringkat kedua tertinggi nasional.
Baca juga: Pabrik di Jabar Bertumbangan, Apindo Sebut Waspadai Kenaikan Pengangguran
Kendati relatif besar, angka pengangguran Jawa Barat sudah turun signifikan dibanding masa awal pandemik Covid-19, yang sempat mencapai 10,46 persen per Agustus 2020.
Dengan perpindahan investasi dari padat karya ke padat modal, Ning memprediksi bisa terjadi peningkatan angka pengangguran secara signifikan.
"Jadi kami sangat prihatin dengan itu. apalagi dengan jumlah pengangguran tertinggi secara nasional, meskipun investasi juga tertinggi, itu menyumbang besar pada angka nasional," paparnya.
Ning pun meminta pemerintah lebih serius memanfaatkan dana abadi di bidang pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM dalam negeri.
Transformasi kebutuhan tenaga kerja menjadi tantangan bersama dan perlu adanya peningkatan kualitas SDM untuk menciptakan daya saing, yang mana hal tersebut dapat dicapai dengan adanya kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah.
Dia menilai, dana abadi tersebut seharusnya menjawab tantangan kebutuhan rill pengusaha. Sebab, banyak investor yang membutuhkan SDM siap bekerja dari segala jenjang pendidikan.
"Butuhnya itu yang ready to use tenaga kerja, tidak hanya lulusan SMA atau SMK tetapi lulusan SMA dan SMK plus ketrampilan tertentu bahkan termasuk soft skill," kata dia.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sepakat dengan persoalan ini. Dia pun memastikan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas SDM Indoensia dengan memaksimalkan pengelolaan anggaran pendidikan.
Saat ini dana abadi pendidikan di Indonesia sudah mencapai Rp 139 triliun terakumulasi dari 2010 hingga 2023.
Dana abadi tersebut dikelola untuk menjawab tantangan masa depan dalam bentuk pendanaan riset dan pemberian beasiswa LPDP.
"Hingga saat ini sudah membantu 45.496 putra putri Indonesia untuk mendapatkan gelar pendidikan," ujar Suahasil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.