8 WNI Terjebak Kerja Paksa di Myanmar, Keluarga Korban Surati Presiden

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Perjuangan menuntut kepulangan anggota keluarga yang menjadi korban kasus perdagangan manusia di Myanmar masih terus menyala.

Delapan keluarga korban secara serentak mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar Pemerintah Indonesia segera mengevakuasi para korban yang saat ini terjebak dan dipekerjakan secara paksa.

"Kami para keluarga korban dari delapan daerah sudah mengirimkan surat terbuka kepada Pak Presiden."

"Ini sebagai upaya untuk mendorong Pemerintah Indonesia bergerak membebaskan dan memulangkan anggota keluarga," ungkap Yulia Rosiana (34), adik dari salah satu korban, di Ngamprah, Bandung Barat, Jumat (5/7/2024).

Baca juga: Warga Bandung Barat Jadi Korban TPPO di Myanmar, Hilang Kontak Setelah Diancam

Diketahui, delapan warga Negara Indonesia (WNI) terjebak dan dipekerjakan secara paksa di sebuah perusahaan penipuan daring (online scamming) di wilayah konflik perbatasan Myanmar dan Thailand.

Mereka berasal dari Kabupaten Bandung Barat (KBB), Semarang, Blitar, Sukabumi, Bekasi, Indramayu, Surabaya, Binjai, dan Singkawang.

Para pekerja ini diberangkatkan melalui agensi penyalur tenaga kerja legal di masing-masing daerah mereka dengan niat memperbaiki nasib menjadi pekerja migran.

"Hingga sekarang terhitung sudah dua tahun anggota keluarga kami dipekerjakan secara paksa, disiksa, dan ditutup akses komunikasi."

"Selama dua tahun ini, cara komunikasi kami dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan itu sulit banget," kata Yuli.

Selama ini, sambung Yuli, pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan berkali-kali mendatangi lembaga-lembaga terkait.

Mulai dari Kementerian Luar Negeri–Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (Dit. PWNI), KBRI, Kepolisian RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Baca juga: Berawal Kenal di Medsos, Gadis 13 Tahun di Banggai Dicabuli dan Jadi Korban TPPO

Juga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga pengiriman Tenaga Kerja, hingga Pemerintah Daerah di tempat tinggal masing-masing.

"Korban yang terjebak di sana kebanyakan tulang punggung keluarga. Selama dua tahun itu akhirnya keluarga yang di sini hidup dengan beban ekonomi yang berat," sebut dia.

Selain mendorong Presiden turun tangan, keluarga korban juga tengah berjuang untuk menuntut keadilan dengan mendesak kepolisian untuk menangkap para pelaku yang mengatur pemberangkatkan mereka, hingga jatuh ke tangan pelaku perdagangan manusia.

"Saya sendiri sekarang sedang berproses di Polda Jabar untuk menyelesaikan kasus yang menimpa kakak saya. Semoga lekas tertangkap," tandas dia.