Editor
KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jawa Barat (Jabar), A. Koswara, dilantik sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, Jumat (20/9/2024).
Koswara yang menggantikan Bambang Tirtoyuliono sebagai Pj Wali Kota Bandung akan menjabat hingga Februari 2025. Nantinya, dia akan digantikan oleh wali kota definitif hasil Pilkada Bandung 2024.
Usai pelantikan, Bey Machmudin meminta Koswara menjalankan program yang telah ada ketimbang membuat kebijakan baru.
Dia pun berharap Pj Wali Kota Bandung yang baru ini bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kota Bandung, seperti parkir dan pungutan liar (pungli), serta konflik antara ojek pangkalan (Opang) dengan ojek online (Ojol) di sejumlah lokasi.
"Lampu merah "terlama sedunia" di perempatan Soekarno Hatta-Kiaracondong juga butuh pengaturan," kata Bey, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Jumat (20/9/204), dikutip dari TribunJabar.id.
Baca juga: Kapolda Sumbar: Gadis Penjual Gorengan Diseret 2 Km Sebelum Diperkosa dan Dikubur
Bey juga mengingatkan mengenai indikator makro Kota Bandung tahun ini yang perlu dicapai secara maksimal.
"Indikator ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan," ujar Bey.
Jelang Pilkada Serentak 2024, Bey pun berpesan agar Koswara mampu menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
"(Pilkada 2024) Fase krusial yang membutuhkan perhatian khusus. ASN dan pemerintah kota harus mampu menjaga netralitas, berdiri di atas semua golongan tanpa berpihak, serta menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis," tandasnya.
Baca juga: Bey Targetkan Investasi Rp 117,6 Triliun dari 40 Proyek di Jabar
Koswara menilai, jabatannya kini sebagai Pj Wali Kota Bandung merupakan wujud kepercayaan dari pemimpinnya, sehingga setiap tugas nanti harus dilaksanakan dengan baik.
Terkait masalah Ojol, dia menyebut persoalan tersebut perlu diselesaikan bersama dengan pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah pusat.
"Berkaitan dengan persoalan yang sekarang banyak di Bandung, yaitu transportasi, kalau (transportasi) online kan hampir di seluruh kota ada masalah, itu sama, bukan hanya Bandung, di Jawa Tengah, Jawa Timur juga sama seperti itu," ucap Koswara.
Dia pun membenarkan bahwa Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin, telah menugaskannya untuk menjaga netralitas ASN selama periode Pilkada 2024.
"(Tahapan Pilkada) sudah berjalan semua, saya tadi ditugaskan Pak gubernur, ASN harus netral," ungkapnya.
Baca juga: Suhartina Gugur Jadi Cawabup Maros, Hasil BNN Sulsel dan BNN Pusat Berbeda
Masalah parkir dan pungli di Kota Bandung, Koswara menilai hal itu terjadi lantaran tingginya volume kendaraan cukup tinggi, sedangkan ketersediaan tempat parkir sangat kurang.
Karena itu, dia menyatakan, Kota Bandung harus memiliki lebih banyak gedung parkir untuk membereskan permasalahan tersebut.
"Kalau mengandalkan ruang terbuka kayanya susah, akhirnya (parkir) di jalan," tutur Koswara.
Sementara untuk menekan volume kendaraan di Kota Bandung, paparnya, yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan yang nanti akan diterapkan.
"Misalnya ada aturan ganjil genap atau ada pengaturan arus lalu lintas. Masyarakat harus benar-benar tahu agar bisa berhasil, tapi harus ada waktu," pungkasnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang