Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1.619 TPS di Kabupaten Bandung, 142 Masuk Kategori Rawan Bencana

Kompas.com, 26 November 2024, 13:50 WIB

M. Elgana Mubarokah,

Reni Susanti

Tim Redaksi

Lihat Foto

Ilustrasi Pilkada 2024. Pilkada 2024 sebagai hari libur nasional. Pilkada 27 November libur nasional.(KOMPAS.COM/HANDOUT)

8. Kecamatan Cimenyan, terdapat 1 TPS rawan bencana longsor.

9. Kecamatan Ciparay, terdapat 2 TPS yang rawan bencana banjir.

10. Kecamatan Ciwidey, terdapat 3 TPS yang rawan longsor.

11. Kecamatan Kutawaringin, terdapat 7 TPS yang rawan bencana longsor.

12. Kecamatan Majalaya, terdapat 20 TPS rawan bencana banjir.

13. Kecamatan Margahayu, terdapat 7 TPS rawan bencana banjir.

14. Kecamatan Nagreg, terdapat 4 TPS rawan bencana banjir dan longsor.

15. Kecamatan Pangalengan, terdapat 4 TPS rawan banjir.

16. Kecamatan Paseh, terdapat 13 TPS rawan banjir.

17. Kecamatan Pasir Jambu, terdapat 2 TPS rawan bencana longsor.

18. Kecamatan Rancaekek, terdapat 37 TPS rawan bencana banjir dan puting beliung.

19. Kecamatan Solokanjeruk, terdapat 5 TPS rawan banjir.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Halaman:

Show All

Lihat Regional Selengkapnya

Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga

Bandung

12/12/2025, 22:38 WIB

Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera

Bandung

12/12/2025, 21:11 WIB

Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran

Bandung

12/12/2025, 20:58 WIB

Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan

Bandung

12/12/2025, 20:56 WIB

Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung

Bandung

12/12/2025, 20:50 WIB

Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh

Bandung

12/12/2025, 20:29 WIB

Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan

Bandung

12/12/2025, 17:40 WIB

Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf

Bandung

12/12/2025, 17:24 WIB

Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup

Bandung

12/12/2025, 16:37 WIB

REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...

Bandung

12/12/2025, 16:17 WIB

Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan

Bandung

12/12/2025, 16:00 WIB

Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian

Bandung

12/12/2025, 14:43 WIB

Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku

Bandung

12/12/2025, 14:22 WIB

Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan

Bandung

12/12/2025, 13:50 WIB

Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi

Bandung

12/12/2025, 12:49 WIB

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat

Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Mualem Larang Pengambilan Kayu Banjir Bandang di Aceh, Ada Apa?

554.000 Hektar Sawah Jadi Permukiman dan Kawasan Industri, Nusron: Kasihan Pak Presiden

Warga Takengon Aceh Mulai Kehabisan Beras: Kami Tak Tahu Cari ke Mana

Kadis ESDM Kalteng Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tambang Zirkon, Rugikan Negara Rp 1,3 Triliun

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkin Anda melewatkan ini

Soal Kasus Penembakan Siswa SMKN 4 Semarang, Polda Jateng: Namanya Inisial R

7.741 Surat Suara di Banyumas Dimusnahkan, Mengapa?

Oknum Polisi dan Dugaan Kasus Penembakan Pelajar SMKN 4 Semarang...

Kenapa Surat Suara Sisa atau Rusak Harus Dimusnahkan?

Suami Menikah Lagi, IRT di Jombang Lapor Polisi

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com