BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana pembangunan jalan tol khusus untuk tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pernyataan ini disampaikan Dedi usai rapat bersama Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dan bupati Bogor serta wakil bupati Bogor Terpilih, Rudy Susmanto-Jaro Ade, di sebuah hotel di Sentul pada Rabu (12/2/2025).
Parung Panjang dikenal sebagai jalur rawan kecelakaan. Catatan kepolisian, sebanyak 100 orang meninggal akibat kecelakaan di jalur tersebut dalam jangka waktu dua tahun.
Selain kecelakaan, jalur itu juga selalu dikeluhkan masyarakat karena rusak dan berdebu.
"Hari ini rapat menyelesaikan Parung Panjang dengan dua solusi. Solusi pertama adalah jalan provinsi yang akan dibangun oleh pemerintah provinsi tahun ini, kemudian jalan tambang, baik itu tol tambang maupun jalan tambang khusus untuk penambang," kata Dedi kepada wartawan.
Baca juga: Jalan Parung Panjang Neraka Warga Bogor, 100 Nyawa Melayang, Ini Janji Dedi Mulyadi
Dedi menjelaskan bahwa jalur tol khusus tambang tersebut direncanakan akan dibangun tahun depan, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Proses pembangunan akan dilakukan melalui investasi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan para pengusaha tambang.
Ia berkomitmen bahwa pembangunan jalan tol khusus untuk truk tambang akan selesai dalam waktu satu tahun.
"Tetapi itu nanti akan tetap berjalan prosesnya. Kemudian khusus untuk internal provinsi, dulu (zaman Ridwan Kamil) ada BUMD yang sudah mendapat alokasi Rp 70 miliar. Uang ini segera dikembalikan ke kas daerah untuk dibangunkan menjadi jalan provinsi Parung Panjang, jadi solusinya itu," ungkapnya.
Dedi juga menegaskan bahwa pembebasan lahan merupakan kewenangan pihak ketiga, yaitu para pengusaha tambang.
Baca juga: Dedi Mulyadi Kaget, 100 Orang Tewas di Jalan Parung Panjang, Salahkan Pemprov Jabar
"Jadi pengusaha tambang menyiapkan tanah, pemerintah provinsi membangun jalan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa ia telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengatur jam operasional truk tambang.
Sebelum jalur khusus tambang dibangun, perlu ada sinkronisasi antara Pemkab Bogor dan Pemkab Tangerang mengenai jam operasional truk tambang saat melintas di kedua wilayah tersebut.
"Ya kerja sama, tadi kan sudah bertemu dengan Bupati Tangerang juga. Kerja sama itu untuk penanganan pengaturan arus lalu lintas dan jam operasionalnya. Kalau pembangunannya (jalan tol khusus tambang) kerja sama dengan Pemda Kabupaten Bogor," jelas Dedi.
Tol tambang di Parung Panjang sebelumnya diinisasi Gubernur Jabar 2018-2023 Ridwan Kamil. Tol ini menghubungikan wilayah Rumpin-Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat.
Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menargetkan tol akan beroperasi pada Juni 2024. Namun hingga kini pembangunan belum terlaksana.
Tol khusus truk tambang itu juga diharapkan menjadi jawaban permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh truk berukuran besar pengangkut tambang.
"Masyarakat hidup tenang, tidak banyak debu, tidak banyak kecelakaan, bisnis juga silakan jalan," katanya saat mengunjungi lokasi jalan tol khusus tambang di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Senin (29/5/2023).
Baca juga: Mahasiswa Demo di Kantor Bupati Bogor, Tuntut Persoalan Truk Tambang dan PKL Puncak
Jalan tol khusus truk tambang ini didesain memiliki delapan pintu masuk dan keluar ke lokasi pertambangan yang meliputi wilayah Cigudeg-Rumpin-Gunung Sindur sampai ke Parung Panjang.
Truk truk tambang tersebut nantinya akan melewati 12 jembatan yang terhubung langsung dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) III. Harapannya, ke depan tidak akan ada lagi truk tambang yang bisa melintasi jalan raya umum di empat wilayah itu.
Diberitakan, sebanyak 100 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam kurun waktu dua tahun.
Hal itu diungkapkan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro saat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, di Mapolres Bogor.
Mendengar fakta tersebut, Dedi tampak kaget. Ia menilai tingginya jumlah korban jiwa disebabkan oleh lambatnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun infrastruktur jalan.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang