Badan Geologi: Mitigasi Banjir Jabodetabek-Punjur Tak Cukup Hanya Infrastruktur!

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Geologi menegaskan bahwa mitigasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) tidak bisa hanya bergantung pada infrastruktur.

Aspek geologi dan hidrogeologi juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan risiko banjir.

“Mitigasi banjir bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek geologi dan hidrogeologi. Pengelolaan sumber daya air dan kawasan resapan merupakan kunci dalam menjaga keseimbangan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk,” ujar Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

Baca juga: Mitigasi Banjir Jabodetabek, AHY: Tertibkan Tata Ruang di Hulu

Badan Geologi menyatakan telah berkontribusi dalam penyusunan kebijakan tata ruang Jabodetabek-Punjur sejak 1995. Beberapa kontribusi tersebut antara lain:

• Peta Fungsi Konservasi Air Tanah dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Kawasan Puncak Jawa Barat (1995) sebagai dasar Keppres Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur.
• Kajian Geologi Lingkungan Jabodetabek-Punjur, yang menjadi dasar penyusunan Perpres Nomor 54 Tahun 2008.
• Penyediaan data penyelidikan Geologi Terpadu (2019) untuk mendukung Perpres Nomor 60 Tahun 2020.
• Pola ruang dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020, yang mencakup Kawasan Lindung Geologi, lokasi TPPST Nambo di Kabupaten Bogor, dan Cekungan Air Tanah (CAT) Jabodetabek-Punjur.

“Kami telah lama terlibat dalam penyusunan kebijakan tata ruang Jabodetabek-Punjur. Data dan kajian geologi yang kami sediakan menjadi dasar dalam menentukan kawasan lindung geologi dan kawasan imbuhan air tanah. Hal ini sangat penting untuk memastikan keseimbangan ekosistem air tanah serta mengurangi risiko banjir akibat alih fungsi lahan yang tidak sesuai,” tambah Wafid.

Baca juga: Anak-anak Korban Banjir di Pekanbaru Derita Diare hingga Muntah-muntah

Badan Geologi juga menekankan perlunya penguatan regulasi dan implementasi kebijakan pengelolaan air tanah dengan langkah strategis berikut:

• Peninjauan ulang Perpres Nomor 60 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan aspek geologi seperti litologi, geomorfologi, hidrogeologi, dan kebencanaan geologi.
• Pemulihan daya resap air, melalui evaluasi kawasan resapan dan penerapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di Kawasan Puncak Bogor – Cianjur.
• Meningkatkan kemampuan imbuhan air tanah, sesuai amanat PP Nomor 30 Tahun 2024, melalui penerapan Zero Delta Q Policy dan pembuatan sumur resapan.
• Pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024.
• Mitigasi integratif untuk pemulihan neraca air, dengan pengendalian aliran permukaan, revitalisasi setu/waduk, dan konservasi mekanika lahan.
• Mitigasi penurunan muka tanah, yang berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas banjir.

“Mitigasi bencana banjir harus dilakukan secara ilmiah dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak dengan dasar data geologi yang akurat. Kami siap menyediakan kajian dan analisis geologi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko, guna menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan,” tegas Wafid.

Badan Geologi optimistis bahwa pengelolaan air tanah yang lebih baik serta penerapan kebijakan tata ruang berbasis geologi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan banjir di Jabodetabek-Punjur.