Basmi Preman, Dedi Mulyadi Bentuk Satgas: Ada TNI-Polri dan POM

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme untuk menindak tegas maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha di wilayahnya.

Ia menilai, tindakan kriminal yang dilakukan para preman sudah mengganggu keamanan, bahkan menjelang hari raya Idul Fitri ini, situasinya kian memprihatinkan.

"Satgas itu, bagaimana cepat ditangani (tindakan premanisme), segera dibentuk," ujar Dedi kepada awak media di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025).

"Mungkin hari ini akan segera dibuat, Senin SK-nya keluar. Satgas untuk tangani premanisme," tuturnya.

Baca juga: Bertemu Kadin Bahas Investasi, Dedi Mulyadi: Jabar Harus Zero Premanisme

Menurut Dedi, keputusan membentuk satgas ini muncul setelah meningkatnya aksi premanisme di sejumlah daerah, terutama menjelang Lebaran.

Ia mencontohkan kejadian di Subang dan Bekasi, Jawa Barat.

Oknum dari organisasi masyarakat (ormas) dan LSM secara paksa meminta tunjangan hari raya (THR) kepada instansi pemerintah maupun swasta.

Dia mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang berhasil mengamankan enam orang yang diduga terlibat aksi premanisme di kawasan Industri Smartpolitan, Cipeundeuy, Subang.

Baca juga: Polisi Tangkap 6 Preman Pemeras di Kawasan Industri Subang

"Malam di Subang, Kasat Serse menangkap preman. Di Bekasi sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah hukum. Di Kota Bekasi juga sudah bergerak," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, pembentukan Satgas Anti-Premanisme akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, hingga Polisi Militer (POM/PM).

Satgas ini juga akan diperkuat oleh lembaga khusus di tingkat kabupaten dan kota guna memastikan respons cepat di lapangan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Apresiasi Sekuriti yang Berani Hadapi Jagoan Cikiwul

"Satgas Anti-Premanisme terdiri dari unsur TNI-Polri, dan POM atau Polisi Militer (PM), nanti ada lembaga khusus yang menanganinya di kabupaten dan kota, dan ada nomor telepon khusus," tuturnya.

(Penulis kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei)