Komisi III DPR Serukan Warga Jabar Dukung Satgas Antipremanisme

KOMPAS.com - Komisi III DPR RI menyerukan agar masyarakat Jawa Barat memberikan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam membentuk Satgas Antipremanisme.

Langkah ini dinilai sebagai kebijakan progresif untuk merespons keresahan publik dan dunia usaha terhadap aksi-aksi premanisme yang meresahkan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan bahwa langkah Dedi Mulyadi sangat relevan dengan aspirasi masyarakat serta sejalan dengan visi besar partai untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan.

"Apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi yang merupakan kader Gerindra sudah sangat tepat dengan membentuk Satgas Antipremanisme," ujar Habiburokhman dalam pernyataan melalui video, Kamis (24/4/2025).

Baca juga: Satgas Antipremanisme Disorot DPR, Pengamat: Baru Dibentuk, Butuh Waktu dan Proses

Menurutnya, kehadiran satgas ini menjadi bentuk konkret pemerintah daerah dalam mengakomodasi berbagai keluhan, terutama dari para investor dan warga yang terganggu oleh aksi premanisme yang diduga melibatkan oknum ormas.

"Beliau mengkomodir keluhan investor dan keluhan masyarakat tentang banyaknya aksi-aksi premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum ormas. Sehingga kebijakan Kang Dedi Mulyadi tersebut harus didukung oleh seluruh warga Jabar, terutama kader Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto," tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Dedi Mulyadi terus melangkah maju dalam mengeksekusi kebijakan tersebut, sebagai bagian dari amanat besar untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Jawa Barat.

"Jadi, Kang Dedi Mulyadi agar terus maju dengan segala kebijakan yang sangat baik, untuk memastikan tugas dari Pak Prabowo terlaksana dengan amat baik, yaitu menyejahterakan rakyat Jabar dan memajukan Provinsi Jabar," tegas Habiburokhman.

Sebelumnya, keberadaan Satgas Antipremanisme ini juga sempat memicu perhatian publik usai insiden pembakaran tiga mobil polisi dalam proses penangkapan pimpinan ormas di Depok pada Jumat (18/4/2025) dini hari.

Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Abdullah, turut mempertanyakan perkembangan kinerja satgas tersebut.

"Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi?" ujarnya, Sabtu lalu.

Menanggapi dinamika ini, Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai perlu adanya pendekatan yang adil dan menyeluruh dalam menilai efektivitas satgas. Ia mengingatkan bahwa satgas masih tergolong baru dan memerlukan waktu serta proses dalam menjalankan tugasnya.

"Baru dibentuk beberapa waktu lalu, tentu butuh waktu dan proses," ujar Arif dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Baca juga: Ketua Komisi III DPR: Satgas Antipremanisme Dedi Mulyadi Sudah Sangat Tepat

Ia juga menyoroti tantangan geografis dan kepadatan penduduk Jawa Barat yang memperberat upaya pemberantasan premanisme. Oleh karena itu, ia mengimbau publik untuk memberi waktu dan ruang bagi satgas bekerja optimal.

"Kita beri waktu agar mampu memberantas premanisme," jelasnya.

Arif juga menyebut langkah cepat Gubernur Dedi Mulyadi sebagai bentuk terobosan yang layak mendapat pengakuan. "Perlu diapresiasi," ujarnya.