Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Kritik Penamaan "Bale Jaya Dewata" Cirebon, Dedi Mulyadi: Waktu Gedungnya Kumuh Tak Dikomentari?

Kompas.com, 8 Mei 2025, 12:02 WIB
Muhamad Syahri Romdhon,
Krisiandi

Tim Redaksi

CIREBON, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terhadap kritik yang dilontarkan oleh budayawan dan pemerhati sejarah Cirebon mengenai penamaan Gedung Negara Eks Keresidenan Cirebon menjadi "Bale Jaya Dewata".

Dedi berpendapat bahwa nama Jaya Dewata yang disematkan pada gedung tersebut merupakan penghormatan kepada leluhur Cirebon.

"Nama Jaya Dewata itukan nama Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi itu kan leluhurnya orang Cirebon," ujar Dedi Mulyadi saat ditemui Kompas.com usai menghadiri Musrenbang Provinsi Jawa Barat di kantor Gedung Negara Bale Jaya Dewata, Rabu (7/5/2025) petang.

Gedung Negara Bale Jaya Dewata kini secara resmi berfungsi sebagai kantor Gubernur Jawa Barat untuk wilayah Pantura, yang mencakup Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Menanggapi kritik yang menyatakan bahwa penamaan gedung tersebut tidak melibatkan diskusi dengan warga Cirebon, Dedi menjelaskan bahwa ia menggunakan intuisi dalam memberikan nama pada tempat yang ia pimpin.

"Terkait tidak dilibatkan, gini kan ada hal-hal yang bersifat penamaan. Saya juga punya intuisi yang harus saya terapkan," jelasnya.

Baca juga: Warga Cirebon Kaget, Kritik Dedi Mulyadi Ubah Nama Gedung Jadi Bale Jaya Dewata

Dedi juga mengajak budayawan, pemerhati sejarah, dan masyarakat untuk memberikan kritik yang lebih substansial terkait pengelolaan dan pemanfaatan gedung tersebut.

Ia menekankan pentingnya kritik terhadap kondisi gedung yang tidak terawat dibandingkan dengan nama yang disematkan.

"Harusnya yang menjadi sorotan itu adalah ketika gedung ini dulu tidak diurus. Kenapa waktu gedungnya kumuh, tidak terawat, gelap, tidak ada yang mengomentari? Mari kritis terhadap setiap hal, harus objektif. Jangan mengkritisi hal yang sebenarnya baik tapi diributin,” tambahnya.

Kantor Gubernur Jawa Barat Wilayah Karisidenan Kacirebonan, bernama Bale Jaya Dewata di jalan Siliwangi Kota Cirebon, dikritisi sejumlah pemerhati budaya, pada Kamis (24/4/2025) siang.KOMPASA.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Kantor Gubernur Jawa Barat Wilayah Karisidenan Kacirebonan, bernama Bale Jaya Dewata di jalan Siliwangi Kota Cirebon, dikritisi sejumlah pemerhati budaya, pada Kamis (24/4/2025) siang.
Sebelumnya, Jajat Sudrajat, seorang pemerhati sejarah dan budaya Kota Cirebon, mengungkapkan kekecewaannya atas perubahan nama gedung yang dinilai mendadak dan tanpa sosialisasi kepada masyarakat.

"Memang kantor itu milik Provinsi Jawa Barat, tapi yang bikin saya kaget, kok tidak ada satupun warga Cirebon yang diajak bicara, entah dari perwakilan keraton, pemerhati budaya, sejarah, sehingga tidak jadi polemik," kata Jajat saat ditemui di Cirebon, pada Kamis (24/4/2025) siang.

Baca juga: Nama Bale Jaya Dewata Belum Diresmikan, Baru Disampaikan Dedi Mulyadi lewat Rapat Virtual

Jajat menambahkan bahwa Jaya Dewata merupakan nama muda dari Raden Pamanah Rasa, yang setelah dinobatkan menjadi raja, berganti nama menjadi Prabu Jaya Dewata, yang juga dikenal sebagai Prabu Siliwangi.

Ia berpendapat bahwa penggunaan kata "Bale" merujuk pada nama tempat, dan menyatakan bahwa Prabu Siliwangi belum pernah menginjakkan kaki di Cirebon, sehingga penamaan tersebut kurang tepat.

Jajat juga menawarkan alternatif nama lain yang lebih representatif, seperti Panembahan Losari dan Pangeran Suci Manah.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Bandung
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Bandung
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau