"Walk Out" PDI-P di DPRD Jabar Dinilai Tak Wakili Seluruh Anggota Dewan

BANDUNG, KOMPAS.com – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, menilai aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDI-P dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025), tidak mencerminkan sikap seluruh anggota dewan.

Menurutnya, pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon yang dipermasalahkan PDI-P, tidak mengandung unsur yang merendahkan lembaga DPRD.

"Jangan disamaratakan di sebelah mana martabat anggota dewan direndahkan, tidak ada. Kalau dirasakan (merasa direndahkan) udah pasti walk out semua, tapi hanya fraksi PDI-P saja," ujar Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

Baca juga: Fraksi PDI-P Blak-blakan soal Alasan Walk Out pada Sidang Paripurna di DPRD Jabar

Ahmad mengatakan, sikap kritis Fraksi PDI-P terhadap Gubernur Dedi Mulyadi sudah terlihat sejak awal masa kepemimpinannya. Ia menyebut, dalam acara Musrenbang di Cirebon, tidak ada satu pun anggota Fraksi PDI-P yang hadir, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, yang berasal dari partai tersebut.

"Pak Gubernur sejak dilantik sudah mulai bangun komunikasi dengan seluruh komisi di DPRD Jabar. Nah ketika Musrembang pun tidak ada satupun anggota fraksi PDI-P yang hadir. Termasuk Ono Surono tidak hadir," kata Ahmad.

Ia menambahkan, Gubernur Dedi Mulyadi pernah menyampaikan bahwa ada sejumlah hal yang memang perlu dikoordinasikan dengan DPRD, tetapi ada juga yang tidak.

Misalnya dalam penertiban bangunan bermasalah, Gubernur memilih tidak mengomunikasikannya dengan DPRD untuk menghindari dampak politis di lapangan.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi soal Fraksi PDI-P Walk Out saat Sidang Paripurna DPRD Jabar

"Kalau komunikasi dengan teman-teman anggota di situ ada konstituen, ada rapat dan lain sebagainya. Sehingga lama, belum lagi ada dampak politis. Nanti ada protes dari konstituen anggota dewan. Biarlah risiko itu saya (Dedi Mulyadi) yang tangguh. Itu statemen pak gubernur," tutur Ahmad.

Ia menegaskan, Dedi Mulyadi tetap melibatkan DPRD Jabar dalam isu-isu strategis, terutama dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran daerah.

"Heran teman-teman dari fraksi PDI-P itu walk out dengan argumentasi tersinggung statemen gubernur di Musrembang, lah mereka saja tidak ada yang hadir. Ketika mulai dari Pak Gubernur mengundang diskusi dengan para anggota komisi, enggak hadir juga teman-teman PDI-P," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDI-P DPRD Jawa Barat melakukan walk out dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda, termasuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa mengenai kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan (adminduk), pengelolaan barang milik daerah, hingga BUMD.

Aksi tersebut dipicu oleh pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi dalam acara Musrenbang di Cirebon yang dinilai Fraksi PDI-P telah merendahkan martabat DPRD Jabar.

Interupsi pertama disampaikan anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat, yang menyebut pernyataan gubernur telah menyinggung dan melukai marwah lembaga DPRD.

Oleh karena itu, Doni meminta Gubernur Jabar segera memberikan klarifikasi.