Editor
KOMPAS.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kinerja 100 hari gubernur-gubernur di Pulau Jawa. Dalam survei tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meraih tingkat kepuasan publik tertinggi.
"Di Jawa Barat tingkat kepuasan warga 94,7 persen atau 95 persen warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi pada unggahan di akun YouTube Indikator Politik Indonesia.
Angka yang diperoleh Dedi jauh mengungguli gubernur lainnya di Pulau Jawa. Pada survei kepuasan kinerja gubernur, Gubernur Banten meraih 50,8 persen, Gubernur DKI Jakarta 60,0 persen, Gubernur Jawa Tengah 62,5 persen, Gubernur Jawa Timur 75,3 dan Gubernur DIY 83,8.
Hasil survei juga mengungkapkan banyak responden yang menjawab sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.
Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Masyarakat terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi, Pramono Urutan 5
"Bahkan yang menarik yang menjawab sangat puas agak jarang. Tapi di Jawa Barat yang menjawab sangat puas sangat tinggi sekali," kata Burhanuddin.
Hal ini mengingatkannya pada tingginya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi di NTT. Saat itu, sangat puas lebih tinggi daripada cukup puas.
Raihan kepuasan publik yang diraih Dedi, hanya mampu didekati oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sri Sultan meraih 83,8 persen tingkat kepuasan publik.
Burhanuddin menyampaikan, kepuasan terhadap pemimpin di Indonesia tidak semata karena faktor teknokratik, bukan semata-mata karena faktor kinerja. Namun ada banyak sumbangan dari faktor emosi.
"Jangan buru-buru menyimpulkan faktor kinerja yang paling menyumbangkan, ternyata tidak," kata dia.
Survei Indikator Politik Indonesia juga membahas bidang-bidang apa saja yang dianggap sudah memuaskan atau belum. Survei membahas kebijakan-kebijakan yang menonjol dari gubernur di Pulau Jawa.
Kebijakan yang paling menonjol seperti dilakukan Dedi Mulyadi. Kebijakan itu seperti larangan study tour, larangan membawa sepeda motor dan hape ke sekolah, dan yang paling banyak dibahas adalah pendidikan anak berperilaku khusus di barak militer.
Hasil survei terhadap pendidikan di barak militer, yakni lebih dari 90 persen responden setuju terhadap pendisiplinan anak yang dianggap bermasalah.
Rinciannya, 31,3 persen responden sangat setuju dengan pendidikan barak militer, 61,4 persen setuju, dan yang kurang setuju hanya 4,9 persen.
Sementara itu, responden yang mengikuti survei adalah WNI yang berada di Pulau Jawa dan sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu atau berusia 17 tahun.
Penarikan sampel dilakukan dengan multi stage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka.
Jumlah responden di DKI sebanyak 500 orang, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sebanyak 600 orang, dan di DIY serta Banten ada 400 orang.
Dedi Mulyadi sejak menjadi gubernur Jawa Barat mendapat banyak julukan, mulai Gubernur Konten,Gubernur Lambe Turah hingga Raja Suda.
Dedi Mulyadi disebut Gubernur Konten oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Selasa, 29 April 2025. Julukan tersebut disematkan karena aktivitas Dedi Mulyadi sering diunggah dirinya di media sosial.
Dedi pun menyatakan bahw keaktifannya dalam membuat konten telah membantu menekan anggaran belanja iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, Dedi mengatakan bahwa ia lebih baik menjadi gubernur aktif membuat konten daripada gubernur yang hanya tidur.
Selanjutnya, Dedi Mulyadi juga disebut sebagai "Gubernur Lambe Turah". Julukan ini disematkan kepadanya oleh anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramly, dengan sikap santai. Julukan tersebut muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) pada Rabu, 21 Mei 2025.
Terkait hal itu, dalam sebuah acara di Majalengka, Dedi menyebut dirinya tidak mempermasalahkan julukan tersebut. Ia bahkan menyampaikan terima kasih kepada Andi atas gelar yang diberikan.
"Saya ucapkan terima kasih bapak ya, bapak baik sekali sama saya memberikan gelar lambe turah," ujar Dedi dalam unggahan di akun media sosialnya yang telah dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Jumat, 23 Mei 2025.
Dedi juga mengoreksi pernyataan Andi yang menyebut dirinya mengembangkan 10.000 UMKM dengan kebijakan vasektomi.
Menurut Dedi, pernyataan tersebut tidak berdasar dan tidak pernah ia keluarkan. Ia menjelaskan bahwa yang pernah ia sampaikan adalah imbauan kepada masyarakat yang memiliki lebih dari tiga anak untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB), baik pria maupun Wanita.
Menanggapi kritik yang dilontarkan oleh Andi terkait ketiadaan perwakilan dari Jawa Barat dalam ajang Festival Olahraga Nasional (Fornas) di Nusa Tenggara Barat, Dedi menyatakan bahwa julukan seperti itu bukanlah hal yang penting untuk dipersoalkan.
Ia menekankan bahwa yang utama adalah bagaimana janji politik dan program kerjanya bisa diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat.
Lalu Dedi Mulyadi juga dikenal sebagian kalangan sebagai Raja Sunda. Ia dikenal luas sebagai tokoh yang mengangkat budaya Sunda dalam kepemimpinannya. Gaya komunikasinya yang khas, penggunaan iket kepala putih Makuta Wangsa —simbol raja Sunda—dan kedekatannya dengan masyarakat membuatnya dijuluki "Raja Sunda" oleh sebagian kalangan.
Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta atau mendorong penggunaan julukan tersebut. Dalam klarifikasinya melalui akun TikTok resminya pada 23 Mei 2025, Dedi menyatakan bahwa panggilan "raja" tidak pernah digunakan oleh bawahannya, baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun sebagai Gubernur Jawa Barat.
Meskipun demikian, Dedi Mulyadi tetap konsisten dalam mempromosikan nilai-nilai budaya Sunda. Ia sering mengadopsi prinsip-prinsip kepemimpinan Sunda kuno, seperti "silih asah, silih asih, silih asuh," yang menekankan pembelajaran bersama, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama.
Kompas.com Kembali meminta komentar Dedi Mulyadi terkait julukan Raja Sunda dan hasil survei Indikator Indonesia yang menempatkan dirinya tertinggi kepuasan public di Jawa Barat.
Terkait julukan Raja Sunda, Dedi hanya tertawa dan berkelakar," Ya, Raja yang dipilih secara demokratis," katanya, Kamis (29/5/2025).
Dedi mengatakan tidak mengambil pusing tentang berbagai julukan yang disematkan kepada dirinya. Ia hanya ingin mengabdi dan melayani masyarakat Jawa Barat.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Kemarahan Saya Di-framing Menjadi Pemimpin yang Emosional, Silakan!
Dedi pun mengapresiasi hasil survei yang menempatkan dirinya paling tinggi dalam kepuasan publik, mencapai hamper 95 persen.
Ia menjadikan hasil survei itu sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan lagi kinerja kepemimpinannya di Jawa Barat.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang