Editor
CIREBON, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), resmi mencabut empat izin usaha pertambangan milik tiga perusahaan yang beroperasi di wilayah Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.
Hal itu dilakukan menyusul kejadian longsor yang menyebabkan korban jiwa pada 30 Mei 2025.
Pencabutan ini dilakukan sebagai sanksi administratif akibat pelanggaran terhadap kaidah pertambangan dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi pun meminta Bupati Cirebon untuk segera mengubah tata ruang wilayahnya.
"Dan meminta Perhutani mencabut seluruh ASO (kerja sama pertambangan) serta mengembalikannya menjadi kawasan hutan," ujar Dedi, Minggu (1/6/2025).
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan, dan merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jawa Barat menjaga keseimbangan lingkungan dan keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana.
DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, sebagai pelaksana teknis kebijakan perizinan dan pengawasan, akan terus bersinergi dengan instansi terkait dalam penegakan hukum dan evaluasi pemanfaatan.
Baca juga: Tragedi Longsor Gunung Kuda Cirebon, Polisi Tetapkan 2 Tersangka
Adapun perusahaan yang dicabut izinnya adalah
1. Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al Islah
- Izin Operasi Produksi
Nomor: 540/63/29.1.07.0/DPMPTSP/2020
Diterbitkan: 5 November 2020
Lokasi: Blok Gn. Kuda, Desa Cipanas, Dukupuntang, Cirebon
- Izin Perpanjangan Operasi Produksi
Nomor: 91201098824860013
Diterbitkan: 1 Desember 2023
Lokasi: Lokasi sama
2. PT Aka Azhariyah Group
- Izin Usaha Pertambangan Baru (Eksplorasi Batuan)
Nomor: 91204027419550001
Diterbitkan: 30 Agustus 2023
Lokasi: Gunung Kuda, Cipanas, Dukupuntang, Cirebon
3. Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah
- Izin Operasi Produksi
Nomor: 540/64/29.1.07.0/DPMPTSP/2020
Diterbitkan: 5 November 2020
Lokasi Usaha: Blok Gn. Kuda, Cipanas, Dukupuntang, Cirebon
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Buntut Longsor Tambang Gunung Kuda, Dedi Mulyadi Minta Perhutani Cabut Seluruh Kerja Sama Tambang.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang