Tanggapi Dedi Mulyadi Tetap Larang Rapat di Hotel, PHRI Jabar: Tak Memaksa, Cuma Imbauan

BANDUNG, KOMPAS.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat menanggapi keputusan Gubernur Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan rapat pemerintah digelar di hotel, meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberikan izin.

Ketua PHRI Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, mengaku tidak bisa memaksakan imbauan dari Mendagri untuk diikuti oleh kepala daerah, mengingat hal tersebut di luar kewenangannya.

"Kalau saya tidak bisa memaksakan Gubernur Jabar. Saya cuma mengimbau saja. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri itu bisa diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Jawa Barat," ujarnya saat dihubungi, Jumat (13/6/2025).

Meski demikian, PHRI Jabar berharap besar kepada pemerintah daerah (pemda) agar mereka kembali menggelar kegiatan rapat maupun lainnya di hotel dan restoran.

Baca juga: Meski Diizinkan Mendagri, Dedi Mulyadi Tetap Larang Pejabat Rapat di Hotel

Menurut Dodi, kebijakan efisiensi anggaran telah memukul sektor perhotelan yang tengah berupaya bangkit pasca-pandemi Covid-19.

Selain itu, hal tersebut juga dinilai mengabaikan peran industri hospitality dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Berharap diizinkan, kalau memang gubernur tidak mengizinkan, ya sudah, saya juga tidak banyak bicara itu tergantung kebijakan para penguasa di wilayah Jawa Barat," kata Dodi.

Dia menerangkan, efek dari kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap industri perhotelan di Jabar.

Baca juga: Bakal Tutup 276 Tambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Jangan Untung Sendiri, Pentingkan Lingkungan

Lebih lanjut, sedikitnya ada tiga hotel di Jabar yang terpaksa menutup operasionalnya akibat minimnya okupansi.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Dedi Mulyadi tetap melarang aparatur pemerintah daerah menggelar kegiatan rapat di hotel.

Dedi menjelaskan, anggaran untuk kegiatan rapat di hotel akan dialihkan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

Pemprov Jabar masih memiliki utang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 360 miliar serta berkomitmen untuk menjamin pendidikan anak-anak hingga jenjang SMA.

"Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Jadi, saya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur, meminta seluruh bupati/wali kota tetap menggunakan fasilitas gedung kantor yang kami miliki," kata Dedi dalam video yang diterima Kompas.com, Kamis (12/6/2025).