Desak Pemkab Bandung Terapkan Barak Militer ala Dedi Mulyadi, Ketua Komisi D: Ada 25.000 Anak Putus Sekolah

BANDUNG, KOMPAS.com - Beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat sudah mulai menerapkan program barak militer sebagai salah satu solusi untuk menangani siswa yang bermasalah.

Namun hingga pertengahan bulan Juni 2025 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung belum juga melaksanakan program strategis yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tersebut.

Hal tersebut pun memicu desakan dari DPRD Kabupaten Bandung agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti kebijakan yang dinilai penting untuk masa depan pendidikan dan generasi muda.

Baca juga: Siswa Menangis Saat Keluar Barak, Dedi Mulyadi: Karena Betah Enggak Mau Pulang

Salah satunya datang dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar.

Dia menyampaikan bahwa banyak persoalan siswa bermasalah yang masuk ke pihaknya, termasuk ke komisinya.

Menurut Cecep, ketika pihak sekolah dan orang tua sudah tidak mampu menangani, maka negara dalam hal ini pemerintah wajib hadir dengan solusi nyata.

Salah satunya seperti konsep barak militer yang diterapkan Dedi Mulyadi.

"Saya kira barak militer merupakan konsep strategis. Jadi pemerintah harus hadir, di saat rakyat memerlukan, membutuhkan kebijakan yang strategis. Menurut saya ini kebijakan strategis," ujar Cecep, Sabtu (14/6/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Klaim Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa Tekan Mabuk dan Tawuran

Cecep menilai, kebijakan yang sebelumnya diperkenalkan Dedi Mulyadi dan kini mulai dijalankan di beberapa wilayah merupakan langkah strategis yang patut diadopsi daerah, termasuk Kabupaten Bandung.

"Hanya di sini saya disampaikan, jangan melihat tempatnya. Kalau tempat itu, asal di situ infrastrukturnya mendukung terhadap kegiatan belajar mengajar, kemudian makan bergizi dan tidurnya terjamin, bercukupan saya kira tidak masalah," katanya.

Lebih lanjut, Cecep menegaskan fokus program ini bukan pada aspek militeristiknya, melainkan pada pembentukan karakter siswa.

Baca juga: Anggaran Jadi Alasan Pemkab Bandung Belum Kirim Siswa ke Barak Militer

Salah satunya seperti kedisiplinan yang diiringi dengan kurikulum akademik dan moral

Cecep menilai bahwa sebenarnya Kabupaten Bandung sudah siap menjalankan program ini.

Namun, pelaksanaannya masih tertunda karena belum adanya koordinasi dan data yang lengkap dari Dinas Pendidikan.

"Sebenarnya bukan tidak siap, kita sudah siap sebenarnya. Belum terlaksanakan mungkin saja data-datanya ini belum masuk. Saya yakin satu, dua orang seperti yang saya alami itu, sudah ada nama-namanya sudah ada. Cuman ini belum terkoordinasi dengan baik," ucapnya.