Sekolah Swasta di Purwakarta Cuma Dapat 7 Murid, Rombel Negeri 50 Siswa Bikin Terpuruk

KOMPAS.com – Penerimaan siswa baru tahun 2025 menjadi tantangan berat bagi sekolah swasta di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Hingga pengumuman seleksi tahap dua pada Rabu (9/7/2025), sejumlah sekolah swasta hanya mendapatkan belasan, bahkan kurang dari 10 siswa baru.

Salah satu sekolah swasta bahkan tercatat baru menerima tujuh pendaftar saja.

“Dari 45 sekolah swasta, ada yang hanya mendapat 7, 12, 20, hingga 32 pendaftar. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Uyat Sudaryat, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Purwakarta, Rabu.

Baca juga: FKSS Jabar Akan Gugat Dedi Mulyadi ke PTUN Terkait Penambahan Rombel Sekolah Negeri

Situasi ini membuat para pengelola sekolah swasta semakin waspada.

Mereka kini berkumpul dan berupaya mencari solusi untuk menghadapi merosotnya minat calon siswa terhadap sekolah swasta.

Baca juga: Sekolah Swasta Cianjur Protes Rombel Dedi Mulyadi: Siswa Kami Dibajak Sekolah Negeri!

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperkuat komunikasi dan sinergi dengan sekolah negeri agar tidak saling bersaing, melainkan saling mendukung.

“Kita tetap berusaha maksimal. Kami sudah menjalin komunikasi dengan para kepala SMK negeri agar bisa bersinergi, saling mendukung dalam mencerdaskan anak-anak bangsa,” ujar Uyat.

Ia berharap siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri bisa diarahkan ke sekolah swasta, agar tak ada anak yang putus sekolah dan sekolah swasta tetap bisa bertahan.

"Sulit Gaji Guru", Yayasan Ikut Khawatir

Kekhawatiran juga datang dari yayasan pendidikan yang mengelola sekolah swasta.

Ketua Yayasan Yasri, Agus Muharam, mengatakan hanya 7–13 siswa yang mendaftar di dua sekolah milik yayasannya.

Padahal, menurutnya, dulu salah satu sekolah tersebut mampu mengelola hingga 10 kelas. Kini, total siswa yang aktif dari kelas X hingga XII hanya tersisa 36 orang.

“Dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, kami kesulitan menggaji guru dan staf. Ini ancaman serius bagi keberlangsungan sekolah swasta,” ucapnya.

Agus juga menyoroti kebijakan Pemprov Jawa Barat yang memperbolehkan sekolah negeri menerima hingga 50 siswa per kelas.

Menurutnya, hal itu semakin menyingkirkan peran sekolah swasta, terutama di daerah.

“Jika tidak ada pembatasan rombel di sekolah negeri, maka sekolah swasta akan terus tersisih. Kami juga ikut mencerdaskan bangsa. Pemerintah seharusnya memberi perhatian yang setara,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sekolah Swasta di Purwakarta Krisis Siswa Baru, Kini Berharap pada Siswa yang Gagal Seleksi Negeri