Menteri Imipas Ingin Pindahkan Kantor Imigrasi Bandung karena "Flyover"

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang terletak di Jalan Surapati, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (17/7/2025).

Dalam kunjungannya, Agus menyampaikan kekhawatirannya mengenai perkembangan populasi dan kepadatan wilayah yang pesat, serta rencana pembangunan jembatan layang di atas Jalan Surapati yang dapat mempersempit lahan kantor tersebut.

Agus menegaskan bahwa relokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, yang telah berdiri sejak 19 Maret 1983, menjadi langkah yang perlu diambil.

"Dalam waktu dekat akan ada pembangunan flyover yang mempersempit area layanan keimigrasian. Setelah saya cek, tidak tersedia lahan tambahan yang bisa digunakan," ungkap Agus dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis siang.

Baca juga: Imigrasi Soroti Kasus WNA Telantar di Bali Hingga Penerbitan SKTT

Lebih lanjut, Agus meminta agar pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membantu merealisasikan relokasi tersebut dan mencari lahan pengganti.

Ia menambahkan bahwa jika tidak ada lahan pengganti yang tersedia, opsi hibah atau tukar guling (ruislag) dengan lahan di lokasi lain dapat dipertimbangkan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memiliki luas lahan 2.822 meter persegi dan bangunan seluas 1.578 meter persegi.

"Bila itu juga tidak memungkinkan, kita akan mencari lokasi lain. Syukur-syukur ada hibah lahan dan bangunannya agar kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Tentu lokasinya yang dicari harus strategis dan memadai untuk pelayanan publik kemigrasian,” tambah Agus.

Baca juga: Imigrasi Kediri Deportasi WN Slovakia karena Memberikan Keterangan Palsu

Beberapa alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan termasuk wilayah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, hingga opsi pemanfaatan gedung pusat perbelanjaan (mal) yang memenuhi kriteria pelayanan publik.

"Kami sedang menjajaki apakah ada lahan yang dapat diterima dari Kabupaten Bandung atau Kota Cimahi, atau mungkin hibah dari Pak Gubernur maupun bupati Bandung. Bahkan kemungkinan di mal-mal juga sedang kita pertimbangkan,” tutup Agus.