Bupati Bogor Siapkan Dua Lokasi Proyek PSEL Nasional untuk Atasi Sampah

BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengatasi masalah sampah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta.

"Pemkab Bogor siap menyukseskan pembangunan PSEL dengan menyiapkan dua lokasi strategis, yakni Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga dan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Nambo," ungkap Rudy dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).

Baca juga: Tata Puncak Lebih Modern, Bupati Bogor: Kita Tidak Butuh Banyak Retorika

Rudy menjelaskan bahwa TPA Galuga, yang saat ini digunakan bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor, memiliki potensi besar untuk ditata ulang dan dikembangkan menjadi pusat pengolahan sampah modern yang dapat menghasilkan energi listrik serta mendukung transisi energi ramah lingkungan.

Selain Galuga, Pemkab Bogor juga menyiapkan TPAS Nambo yang dinilai strategis.

Lokasi ini telah dirancang menggunakan teknologi pengolahan modern dan memiliki kapasitas yang memadai untuk terintegrasi dalam jaringan PSEL Jabodetabek.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rakortas tersebut menekankan pentingnya integrasi strategi hulu dan hilir dalam pengelolaan sampah.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi dan melakukan sinkronisasi perencanaan antarwilayah.

"Masalah sampah tidak bisa ditunda. Kalau tidak dikelola dengan benar, kita akan menghadapi tumpukan-tumpukan sampah seperti di masa lalu," ujar Tito.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Sampah Perkotaan.

Menurutnya, kesiapan daerah menjadi kunci pelaksanaan Perpres tersebut.

Baca juga: Tangani Anak Tak Sekolah, Bupati Bogor Canangkan Program Pendidikan Strategis di 5.907 Lembaga

Pemerintah daerah diharapkan menyediakan lahan bebas konflik, menjamin infrastruktur pendukung, serta menyusun anggaran untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah yang berkelanjutan.

"Tidak ada lagi pilihan untuk menunda. Open dumping sudah tidak boleh dilakukan. Target kita jelas 100 persen pengelolaan sampah terpenuhi pada 2029," tegas Hanif.