Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbaikan Jalan di Tasikmalaya Rawan Kecelakaan dan Ganggu PDAM, Warga Minta Tolong Dedi Mulyadi

Kompas.com, 21 Juli 2025, 13:42 WIB
Irwan Nugraha,
Eris Eka Jaya

Tim Redaksi

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Proyek perbaikan jalan Provinsi Jawa Barat di Jalan AH Nasution, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, sangat rawan kecelakaan dan membuat pengendara motor berjatuhan pada Senin (21/7/2025).

Perbaikan jalan dari Bundaran Bypass Mangkubumi sampai Jembatan Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya, itu merupakan jalan utama provinsi yang langganan macet tiap harinya karena perbatasan Kota Tasikmalaya dan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Masyarakat Tasikmalaya menilai proyek itu aneh karena bukannya pengaspalan secara keseluruhan, malah dilakukan penambalan dengan pengerukan aspal lama yang menyebabkan korban kecelakaan.

Baca juga: Tegaskan Dana Pesta Nikah Anaknya dari Uang Pribadi, Dedi Mulyadi: Tak Ada Kaitan Pemerintah

"Selama hampir 13 tahun lamanya, jalan provinsi itu kondisinya bergelombang karena perbaikannya hanya dilakukan penambalan dan belum pernah lagi diaspal secara keseluruhan. Tadi saja, ibu-ibu sudah jatuh lagi di motor karena pengerukan jalan lama sangat berbahaya karena licin," jelas Bunbun Purnama (46), salah seorang warga Mangkubumi di lokasi kejadian, Senin siang.

Bunbun bersama warga lainnya berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bisa memilih pelaksana pekerjaan proyek jalan strategis yang profesional dan tidak asal-asalan.

Apalagi jalan provinsi Mangkubumi-Singaparna ini hampir setiap pagi dan sore harinya sangat padat dilalui mobil dan motor.

"Minimal ada plang dipasang untuk memberi tahu pengendara bahwa ini lagi pengerjaan jalan dan berhati-hati. Kalau ini tidak ada, dibiarkan saja bekas pengerukan proyek itu dan membuat jalan berlobang dan bergerigi belum ditambal aspal. Itu bahaya sekali," tambah Bunbun.

Baca juga: SMA Pasundan Tasikmalaya Terancam Bangkrut Imbas Kebijakan Dedi Mulyadi, Kepsek: Pendaftar Baru 6 Orang

Sukmana Umar (54) mengaku perbaikan Jalan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, oleh Provinsi Jabar ini hanya sebatas ditambal saja dan belum diperbaiki secara keseluruhan.

Bahkan, perbaikan jalan selalu dilakukan siang hari yang membuat jalan raya semakin macet dan berdebu, mengganggu masyarakat di pinggir jalan.

"Seharusnya kalau jalan ramai, perbaikan jalannya malam hari saat sepi motor dan mobil. Terus ini kayak semena-mena saja pekerjanya bikin macet, mentang-mentang perbaikan jalan provinsi," kata dia.

Apalagi, perbaikan jalan sepanjang Cibanjaran sampai ke Perbu, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, menyebabkan beberapa pengendara motor kecelakaan karena tidak ada rambu-rambu bahaya perbaikan jalan.

Baca juga: Cuaca Buruk di Tasikmalaya Sebabkan 471 Kasus Demam Berdarah, 2 Pasien Meninggal

"Tolonglah kepada Pak Dedi Mulyadi, hal begini dirapikan anak buahnya, tujuannya bagus perbaikan menambal jalan, tetapi jangan semena-mena dong pekerjanya di lapangan. Ini kan tambal jalan, bukan seluruhnya diaspal lagi," ujarnya.

Seorang pengendara motor perempuan mengalami kecelakaan akibat perbaikan jalan Provinsi Jawa Barat di Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, yang tak mengindahkan aturan pemasangan rambu-rambu proyek pengerjaan pada Senin (21/7/2025). Masyarakat Tasikmalaya pun menggelar aksi bentang spanduk protes kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, yang semena-mena dalam mengambil keputusan yang merugikan kondisi masyarakat.KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Seorang pengendara motor perempuan mengalami kecelakaan akibat perbaikan jalan Provinsi Jawa Barat di Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, yang tak mengindahkan aturan pemasangan rambu-rambu proyek pengerjaan pada Senin (21/7/2025). Masyarakat Tasikmalaya pun menggelar aksi bentang spanduk protes kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, yang semena-mena dalam mengambil keputusan yang merugikan kondisi masyarakat.

Hal yang sama diutarakan Ucup Mastur (45), perbaikan tambal jalan provinsi ini bersamaan dengan penggalian irigasi di pinggir jalan membuat pasokan air PDAM ke wilayah Kota Tasikmalaya terganggu sudah dua pekan terakhir.

"Itu air juga PDAM mati ke wilayah kota. Katanya pipa PDAM rusak oleh alat berat perbaikan jalan. Pak Gubernur Dedi Mulyadi, kalau tahu kondisi di lapangan seperti ini pasti marah," ujar dia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Relokasi Korban Longsor Arjasari, Bupati Bandung Biayai Sewa Kontrakan 3 Bulan
Bandung
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Wagub Jabar Desak Polisi Tangkap Streamer Pelaku Dugaan Ujaran Kebencian
Bandung
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Dugaan Ujaran Kebencian oleh Streamer, Polda Jabar: Kami Sudah Profiling Akun Pelaku
Bandung
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Pakan Satwa Bandung Zoo Menipis, Karyawan Galang Donasi di Pinggir Jalan
Bandung
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Terminal Cicaheum Akan Jadi Depo BRT, Pemkot Bandung Desak Kemenhub Sosialisasi
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau