BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik masyarakat, tetapi aksi yang berujung ricuh tidak boleh terulang kembali.
"Kami konsisten untuk merespons dan terus memperbaiki diri agar kekurangan-kekurangan segera kami sempurnakan," katanya saat ditemui di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/9/2025).
Menurut Dedi, unjuk rasa adalah hak warga negara.
Namun, aksi tersebut harus dijalankan dengan cara yang benar dan tidak menimbulkan kerusakan, apalagi sampai merugikan masyarakat.
Baca juga: Dedi Mulyadi Siapkan Rp 60 Miliar Skema BPJS Ketenagakerjaan bagi Ojol hingga Pedagang Asongan
"Nah, selanjutnya, karena hari ini gerakan unjuk rasa normal, kami enggak ada problem, silakan sampaikan," katanya.
"Tetapi hari ini kan banyak sekali orang yang tiba-tiba datang ngebakar. Orang yang tiba-tiba datang nusuk. Orang yang tiba-tiba datang nyopet, nyuri motor. Nah, ini harus kita minimalisasi," tambah Dedi.
Dedi meminta agar setiap aksi demonstrasi memiliki koordinator dan penanggung jawab yang jelas, termasuk materi tuntutan yang disampaikan.
Ia menilai kericuhan kerap terjadi karena aksi yang berlangsung tanpa arah.
Baca juga: Dedi Mulyadi Pastikan Perbaikan Fasum Rusak akibat Demo: Tunggu Landai
"Jadi, kalau berdemonstrasi, koordinatornya harus jelas. Ada penanggung jawab aksinya, ada materinya. Nah, hari ini kan banyak yang tidak ada materinya nih. Pokoknya rame, rusuh. Nah, ini yang kami hindarkan, enggak boleh," ucap Dedi.
Dedi menambahkan bahwa Pemprov Jabar bersama TNI dan Polri akan tetap sigap menjaga keamanan agar masyarakat merasa terlindungi.
"Kami akan senantiasa sigap untuk mengatasi seluruh problematika itu, bersama jajaran TNI Polri," tuturnya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang